Implemetasi Kebijakan Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Oleh Pemerintah Daerah Kota Metro

SARI, Nancy Meilan, Nancy Meilan Sari

2008 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Di era otonomi daerah banyak daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan berbagai cara diantaranya intensivikasi pajak dan retribusi. Namun demikian dalam penerapannya banyak kebijakan daerah yang dianggap bermasalah karena hanya berorientasi PAD namun justru menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Perda bermasalah serupa juga terjadi di Kota Metro. Perda ini dikeluarkan karena Pemerintah daerah merasa perlu mengatur keberadaan kendaraan barang, kegiatan bongkar muat barang juga diyakini potensial menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Perda mengalami kegagalan. Hal ini karena baik dari segi substansi maupun konteks Perda ini mengandung banyak sekali masalah. Secara substansi saja kebijakan ini mengalami kekaburan antara fungsi regulasi dan fungsi pelayanan, penarikan retribusi namun mengabaikan asas retribusi dimana fasilitas atau jasa yang seharusnya diberikan tidak diberikan dan sosialisasi yang dilakukan selama tiga bulan setelah kebijakan disahkan terbukti tidak efektif terlihat dari banyaknya kelompok sasaran yang tidak memiliki surat izin akibat tersendatnya komunikasi dan sosialisasi. Parahnya perasaan apatis, distrust dan keterpaksaan yang timbul menimbulkan “ide” untuk melakukan kolusi dan terlibat dalam praktek kolusi dan korupsi bersama opnum dalam memperjualbelikan blangko kosong yang justru merugikan daerah. Praktek memperbanyak blangko diluar prosedur resmi serta manipulasi laporan hasil penerimaan dan pungli oleh opnum sama sekali tidak dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan. Sehingga menimbulkan masalah menyangkut transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan kebijakan ini. Selain kerapuhan dalam implementasi tersebut gagalnya implementasi juga diperparah oleh tekanan dari struktur diatasnya yakni Mendagri dan gubernur terhadap pemerintah Kota Metro untuk segera membatalkan Perda tersebut Intinya kegagalan implementasi kebijakan retribusi izin bongkar muat barang di Kota Metro dipicu oleh banyak faktor diantaranya isi kebijakan yang kabur, sosialisasi yang tidak efektif dan konteks kebijakan yang kotor dan penuh KKN.

Kata Kunci : Kebijakan, Retribusi Daerah