Good Governance di Tingkat Desa (Penerapan Prinsip-prinsip Partisipasi, Transparansi, Efektifitas dan Akuntabilitas oleh Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Regulatifnya diDesa Sinduharjo Ngaglik

Fitriayana Dwi A, DWI, Fitriyana

2008 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Seiring implementasi kebijakan otonomi daerah berdasar Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tumbuh harapan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance di setiap tingkat pemerintahan dari pusat hingga desa. Bagaimana jika good governance diterapkan di tingkat desa? Melalui beberapa prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, efektifitas dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, penulis bertujuan untuk memahami pelaksanaan good governance di tingkat desa dan bagaimana prospek masa depannya. Penerapan prinsip-prinsip good governance (Partisipasi, Transparansi, Efektifitas dan Akuntabilitas) oleh pemerintah desa dalam penelitian ini dikhususkan dalam kerangka pelaksanaan fungsi regulatif pemerintah desa. Fungsi regulatif pemerintah desa ini meliputi fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan administratif, implementasi proyek-proyek pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah, melakukan pelayanan untuk kepentingan negara, menarik pungutan dan lain-lain. Tidak hanya terbatas pada kajian tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam kerangka pelaksanaan fungsi regulatif saja, akan tetapi penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengaruh dari aspek-aspek seperti keseimbangan relasi antar aktor-aktor good governance di desa,aspek kultural serta aspek regulasi dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di desa ini. Metodologi deskriptif kualitatif dipergunakan sebagai instrumen mencari jawaban atas tujuan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sinduharjo,Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Data diambil dari: hasil observasi; hasil wawancara pada responden yang diwakili oleh Kepala Desa dan aparatnya, Ketua BPD, Sekretaris Camat Ngaglik, Masyarakat Desa Sinduharjo; dokumentasi data dan arsip desa; data hasil pengolahan data kuesioner; dan dari literatur yang mendukung. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menginterpretasi atau menafsirkannya. Subyektifitas dihindari dengan selalu berpegang pada data, hasil pengamatan dan hasil wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan masih adanya beberapa hambatan terhadap usaha penerapan prinsip-prinsip good governance. Rekomendasi diberikan kepada Pemerintah Desa Sinduharjo dari hasil kajian penelitian ini guna meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Sinduharjo. Pemerintah Desa Sinduharjo harus memaksimalkan potensinya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kata Kunci : Otonomi Desa