Good Governance dalam Kebijakan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan (Penelitian di Kota Yogyakarta)
SULISTIONO, Sulistiono
2008 | Skripsi | SosiologiPenelitian ini berjudul Good Governance Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan; Penelitian di Kota Yogyakarta. Dinas pendidikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Yogyakata dalam era otonomi daerah dituntut untuk bisa mengarah pada penciptaan good governance, melalui penerapan prinsip prinsip good governance yang dilihat dari aspek penerapan prinsip transpransi, penerapan prinsip partisipasi dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perumusan dan implementasi kebijakan pelayanan pendidikan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui bagaimana penerapan prinsip prinsip good governance terutama prinsip transparansi, prinsip partisipasi dan prinsip akuntabilitas pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, sajian osbservai dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil analisis dan interpretasi terlihat bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance oleh Dinas Pendidikan sudah dilakukan. Penerapan prinsip-prinsip good governance (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) tampak pada kebijakan pelayanan publik bidang pendidikan dalam aspek kelembagaan,akademik, keuangan, sumber daya manusia serta sarana prasarana pendidikan. Namun penerapannya masih belum maksimal, sejumlah halangan dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut diantaranya adalah organisasi pelayanan publik masih diwarnai oleh kultur ewuh pakewuh, belum optimalnya koordinasi inter dan antar lembaga sehingga masih dijumpai duplikasi dan hambatan dalam implementasi kebijakan, sistem sanksi dan penghargaan (reward and punishment) tidak atau belum berjalan sebagaimana diharapkan, pola dan siklus anggaran yang tidak mendukung dan lemahnya komitmen ketiga pilar good governance (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sangat mempengaruhi kualitas implementasi dan aktualisasi prinsip-prinsip good governance.
Kata Kunci : Good Governance; Pendidikan