Peran Kepala Desa dalam Otonomi Desa (Studi Kasus Desa Sumbersari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo)

PROBOSIWI, Ratih, Ratih Probosiwi

2007 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang diharapkan mampu memperbaiki dan menjawab tuntutan masyarakat pada kenyataannya tidak mampu menjamin partisipasi lokal, yang terjadi banyak kelompok yang kehilangan ruang gerak mereka bahkan merasa termarjinalkan. Salah satu kelompok ini adalah desa. Desa dengan otonominya mulai terusik dengan kebijakan dan peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah dengan alasan menegakkan Otonomi Daerah yang pada akhirnya malah mereduksi otonomi desa yang ada. Dengan keadaan ini, diperlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menguatkan kembali Otonomi Desa. Disinilah peran kepala desa dapat dilihat, yaitu dari cara ia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin tertinggi desa yang tetap harus menjunjung nilai sosial budaya desa. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam Otonomi Desa. Tak hanya peran Kepala Desa yang diungkapkan, namun juga kualitas Otonomi Desa di lokasi penelitian (Desa Sumbersari). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Penelitian ini menghasilkan beberapa hal penting untuk mendorong peran Kepala Desa dan juga untuk menguatkan Otonomi Desa yang ada di desa tersebut. Berkaitan dengan peran Kepala Desa dalam Otonomi Desa, Kepala Desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya namun belum optimal. Peran sebagai pemimpin formal desa, membuat Kepala Desa harus melakukan banyak hal demi desanya. Kepala Desa harus melakukan begitu banyak pekerjaan pemerintahan dan pembangunan desa dalam kerangka Otonomi Desa. Kesalahan yang dilakukan Kepala Desa dalam menjalankan perannya antara lain adalah kurang membuka partisipasi masyarakat dalam tiap perencanaan dan pembuatan keputusan. Tertutupnya sistem pelaporan pertanggung jawaban bagi masyarakat desa secara umum juga merupakan masalah yang serius. Kepala Desa juga cenderung “menguasai” tiap aspek pemerintahan-pembangunan dan kurang memfungsikan personel yang ada. Bagaimanapun, kurangnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya “ngomong di belakang” daripada langsung mengutarakan maksudnya dalam tiap forum musyawarah yang ada. Kualitas Otonomi Desa yang tak dapat dikatakan baik tak terlepas dari peranan Kepala Desa. Selain juga adanya campur tangan Pemerintahan Kabupaten dalam tiap bagian pemerintahan dan pembangunan desa. Otonomi Desa yang didalamnya menghendaki pertisipasi desa belum dapat diwujudkan sepenuhnya oleh Kepala Desa.

Kata Kunci : Kepala desa; Otonomi Desa