Distorsi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Evaluasi Dampak Kebijakan BOS SMP N 1 Kalasan SMP N 2 Berbah

PRAMUDITA, Ayodha, Ayodha Pramudita

2008 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Pengurangan subsidi BBM secara simultan mengakibatkan kenaikan harga berbagai barang komoditas lainnya. Akibatnya, daya beli masyarakat semakin turun. Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengurangi ekses dampak negatif kenaikan harga BBM ini. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah produk kebijakan pengaman yang dibuat pemerintah dengan tujuan mencegah efek negatif pengurangan subsidi BBM di bidang pendidikan. BOS diciptakan pemerintah sebagai instrumen untuk membantu pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan masyarakat. Sebagai program pengaman, BOS diprioritaskan untuk membantu masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan. Misi BOS adalah mencegah siswa miskin putus sekolah karena kesulitan memenuhi biaya pendidikan. Hanya saja, diperlukan riset evaluasi dampak untuk melacak efektifitas dampak yang dihasilkan BOS. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian untuk mengevaluasi dampak kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah objective based dengan fokus pada process-outcomes studies. Pendekatan ini sangat membutuhkan data yang observatif, terutama untuk memahami konteks yang memengaruhi dampak kebijakan. Kerangka pikir yang digunakan adalah model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Guba dan Stufflebeam (1970). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BOS memiliki visi yang mengesankan, tetapi dengan feasibility rendah. Hal ini disebabkan visi BOS tidak didukung dengan desain kebijakan yang terstruktur secara matang. Desain kebijakan yang tidak terstruktur secara matang rentan menimbulkan distorsi ketika program diimplementasikan. Untuk menguatkan argumen, dilakukan observasi implementasi dan dampak pada dua sekolah sampel, yaitu SMPN 1 Kalasan dan SMPN 2 Berbah. Distorsi misi program dalam proses implementasi di dua sekolah sampel relatif sama: tidak ada mekanisme pemetaan dan penjaringan siswa tidak mampu secara komprehensif, sebagai upaya pembebasan seluruh biaya pendidikan siswa tidak mampu. SMPN 1 Kalasan memang melakukan seleksi siswa tidak mampu. Namun, proses seleksi hanya berhasil menjaring 34 siswa yang dibebaskan dari iuran komite sedangkan sumbangan komite masih wajib dibayarkan. Dari segi dampak, BOS terbukti gagal dalam mewujudkan dampak terhadap jaminan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Beban biaya pendidikan yang masih harus ditanggung masyarakat, terutama kalangan yang secara ekonomi tidak mampu, umumnya masih tetap tinggi. Bahkan, biaya pendidikan cenderung naik. BOS memberikan indikasi yang lebih positif bagi pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Kesimpulannya, BOS tidak lebih dari penambahan anggaran konvensional di bidang pendidikan, namun secara khusus ditujukan untuk pemenuhan biaya operasional sekolah (overhead cost). BOS memiliki cita rasa berbeda karena terbukti sukses membentuk opini positif publik.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan; Bantuan Operasional Sekolah