Peranan Partai Politik di Daerah Otonomi Khusus Papua (Studi Tentang Peran Serta Partai Golkar Dalam Perlindungan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua di Kabupaten Yapen Tahun 2004-2007)

KAMARUDDIN, Ramli, Ramli Kamaruddin

2008 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Otonomi khusus Papua pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini di alami oleh orang Papua akibat dari ketidakadilan dan perilaku distriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu serta membangun Papua agar menjadi lebih baik. Dalam merealisasikan Otonomi khusus Papua di perlukan peran banyak pihak, diantaranya adalah Partai Politik. Yang melatarbelakangi Partai Politik ikut berperan serta dalam merealisasikan Otonomi khusus Papua yaitu, karena partai politik merupakan jembatan antara rakyat dan pemerintah maupun sebaliknya, berdasarkan fungsi-fungsinya seperti sarana pendidikan politik; sosialisasi politik; sarana penciptaan iklim yang kondusif sebagai perekat persatuan dan kesatuan; penyerap,penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, partai politik juga merupakan sarana partisipasi politik dan requitmen politik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana dengan metode ini penulis membuat suatu deskripsi atau gambar yang sistematis, faktual dan akurat tentang peran serta partai Golkar dan memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang Papua di Kabupaten Yapen tahun 2004-2007, sesuai dengan fungsi partai politik. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Yapen, anggota fraksi golkar di DPRD Yapen, Dewan Adat Papua (DAP) serta Pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan dokumentasi, peneliti menggunakan dokumen-dokumen program kerja partai laporan pemandangan umum anggota fraksi, pendapat akhir fraksi, jawaban atau anggapan eksekutif terhadap laporan komisi atau laporan fraksi. Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan peran serta partai/fraksi Golkar dalam perlindungan hak-hak dasar orang Papua. Peran serta partai atau fraksi Golkar dalam memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua berdasarkan fungsi-fungsi partai politik seperti Agregasi maupun artikulasi kepentingan masyarakat yang disusun menjadi suatu usulan proposal kebijakan maupun masukan terhadap anggota Dewan yang akhirnya menjadi suatu kebijakan maupun keputusan baik itu berupa Perda (Peraturan Daerah) dan Anggaran dalam APBD Kabupaten Yapen. Dari ke-6 hak-hak dasar orang Papua, diantaranya diperjuangkan secara langsung oleh fraksi Golkar seperti hak bebas dari rasa takut serta terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani; hak orang Papua atas tanah, air, dan batas-batas tertentu SDA; hak terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan dan hak kebudayaan dan adat istiadat orang Papua. Sedangkan hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan hak kebebasan beragama, fraksi Golkar hanya memperjuangan sarana dan prasarana penunjang. Ini dikarenakan kedua hak ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan melihat peran serta partai/fraksi Golkar Kabupaten Yapen dalam perlindungan hak-hak dasar orang Papua, dapat dikatakan bahwa partai atau fraksi Golkar telah berperan dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak dasar orang Papua di kabupaten Yapen tahun 2004-2007 sehingga membantu pemerintah propinsi Papua dalam merealisasikan pelaksanakan Otonomi Khusus Papua.

Kata Kunci : Partai Politik; Otonomi Khusus; Papua