Peran Lembaga Ombudsman Daerah DIY dalam Pengawasan Kinerja Birokrasi Pemerintah

TAUFIQQURRAHMAN, Muh, Muh. Taufiqurrahman

2008 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang transparan,akuntabel, profesional, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merupakan fondasi dasar untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Pada dimensi inilah pentingnya kontrol publik terhadap kinerja birokrasi pemerintah. Dalam situasi yang demikian, hadirlah Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, sebagai satu aktor pengawas baru bagi pengawasan kinerja birokrasi. Peran LOD DIY yang posisinya berada di tengah posisi pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/pemanfaat jasa pelayanan publik menjadi ciri khas sebuah lembaga pengawas baru yang dikaji dalam studi ini. Studi ini mengeksplorasi peran LOD DIY dalam pengawasan kinerja birokrasi pemerintah di DIY dalam rentang 2005-2006. Temuan dalam studi ini menunjukkan, bahwa LOD DIY mampu menjalankan perannya sebagai pengawas pemerintah dengan cukup baik.Keberhasilan peran LOD dapat dilihat dari kemampuannya mengelola sumberdaya internal yang ada dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengawasi kinerja birokrasi pemerintah sehingga mampu mencitrakan diri sebagai sebagai lembaga pengawas yang handal dan terpercaya. Melalui aktivitasnya, LOD DIY juga memberi kontribusi bagi perbaikan kinerja birokrasi pemerintah di wilayah DIY yakni dengan mendorong meningkatnya responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas aparat birokrasi pemerintah di DIY. Keluwesan dan kelenturan LOD DIY sebagai lembaga hybrid yang berperan mengawasi kinerja birokrasi pemerintah telah memberikan kontribusi besar atas perwujudan good governance di DIY. Masyarakat DIY merasa mempunyai kanal ketika menemui persoalan mal-administrasi dalam layanan publik, LSM merasa memiliki mitra strategis dalam melakukan advokasi masyarakat, media massa menjadi bergairah memberitakan persoalan-persoalan publik DIY, dan birokrasi pemerintah juga terlecut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Studi ini juga menemukan adanya persepsi aktor-aktor pengawas lain yang menilai kehadiran LOD DIY sebagai “pemborosan lembaga” karena sudah ada lembaga pengawas internal (dari persepsi birokrasi) dan julukan selebriti media (dari lembaga pengawas nonpemerintah)karena ekspos aktivitas pengawasan LOD ke media yang hanya menjadi beban moral yang sangat tinggi dari birokrasi. Studi ini juga menemukan bahwa pelayanan pengaduan oleh LOD masih bias perkotaan dan didominasi oleh kalangan terdidik, dalam struktur ekonomi-sosial menengah ke atas. Studi ini merekomendasikan, guna meningkatkan peran LOD, sumberdaya LOD perlu ditingkatkan. Dukungan SDM, legalitas dalam bentuk perda dan pembenahan struktur dan fungsi kerja perlu dilakukan. Aktivitas LOD juga perlu diperluas dengan menghadirkan kantor-kantor perwakilan di tiap kabupaten/kota di DIY. Sosialiasi keberadaan dan fungsi LOD harus kontinyu dilakukan untuk menghindari bias pelayanan LOD hanya untuk kalangan masyarakat terdidik di perkotaan. Jejaring dan kerjasama dengan aktor pengawas lain juga harus ditingkatkan guna menambah daya ungkit pengawasan yang sinergis.

Kata Kunci : Kinerja Birokrasi