Dinamika Kebijakan Pendidikan Tinggi dan Kekuasaan Politik (Perspektif Bureaucratic Polity)

ARDHI, Yusrina, Yusrina Ardhi

2008 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Jatuh bangunnya rezim pemerintahan dalam sejarah Indonesia berangkat dari kekuatan aksi mahasiswa. Tragedi nasional pemberontakan G30S/PKI dan kepemimpinan nasional yang mulai otoriter akhirnya menyebabkan Demokrasi Terpimpin mengalami keruntuhan. Kemudian masa setelah jatuhnya Soekarno sebagai Presiden masa Demokrasi Terpimpin masuklah era Orde Baru yang melambungkan Jenderal Soeharto menjadi seorang Presiden. Dalam pada itu kampus telah menjadi bagian dari proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Orde Baru itu sendiri. Kampus telah menjadi sumber tenaga ahli dan pemikir bagi pembangunan di segala bidang. Dalam jangka waktu sepuluh tahun pertama Orde Baru tercipta kerjasama yang mesra diantara kampus dengan penguasa. Sesuai dengan watak kampus yang kritis dan terbuka terhadap permasalahan masyarakat, pemerintah Orde Baru merasa terancam keberadaannya. Sehingga pemerintah Orde Baru melalui kebijakan pendidikannya terutama kebijakan bagi Pendidikan Tinggi khusunya Universitas mengekang kebebasan kehidupan politik di kampus. Oleh karena itu, penelitian “Dinamika Kebijakan Pendidikan Universitas” ini bertujuan untuk mengetahui adanya kecenderungan praktek bureaucratic polity dalam kebijakan Pendidikan Tinggi selama kurun waktu 1978 hingga 1998. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kecenderungan praktek-praktek bureaucratic polity dalam penerapan kebijakan Pendidikan Tinggi di masa Orde baru selama kurun waktu 1978 hingga 1998. Ini terlihat dari pemusatan kekuasaan di tangan kecil elite yaitu Menteri Pendidikan Nasional sebagai pengambil kebijakan, adanya peranan birokrasi yang dominan dalam kehidupan kampus melalui implementasi Kebijakan Normalisasi Kampus maupun Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan serta adanya penekanan yang kuat atas strategi pertumbuhan perekonomian yang bercirikan adanya pelaksanaan depolitisasi. Dalam hal ini depolitisasi dilaksanakan dalam kehidupan kampus atau lebih biasa disebut dengan Universitas. Guna mengurangi praktek bureaucratic polity sebaiknya pendidikan dijadikan sebagai institusi yang otonom, Pendidikan Tinggi diberi otonomi yang seluas-luasnya, staff ahli Menteri Pendidikan yang dipilih merupakan orang-orang yang konsen di bidang pendidikan, dan yang lebih penting yaitu dibukanya ruang dialog antara pemerintah dengan mahasiswa.

Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan Tinggi; Politik