Relasi Kultur Politik dan Birokrasi (Suatu Studi Pengaruh Patrimonial di Dalam Birokrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

RINAWATI, Astri Yusi, Astri Yusi Rinawati

2007 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Birokrasi pemerintah sebagai salah satu institusi modern dalam perjalanannya mau tidak mau akan diwarnai oleh nilai-nilai budaya dimana birokrasi tersebut berada. Salah satu dari nilai-nilai tersebut yaitu patrimonial.Birokrasi pemerintah propinsi Yogyakarta juga tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai tersebut. Bahkan wilayah ini memiliki ‘keistimewaan’ tersendiri mengingat sejak zaman pemerintah kolonial sampai sekarang ini masih ada entitas masa lalu,yaitu kasultanan dan pakualaman yang diakui dan berpengaruh secara signifikan dalam masyarakat termasuk birokrasi pemerintah. Maka dari itu muncul keinginan untuk mengetahui karakter patrimonial dalam birokrasi pemerintah di Propinsi DIY. Mengingat kompleksitas masalah yang ada di lapangan maka menggunakan pendekatan phenomenologi naturalistik. Hal ini karena diperlukan pengolahan terhadap data-data yang tidak hanya empiris saja tetapi juga mencoba menangkap persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan mengenai suatu hal di yang memerlukan pendekatan holistik, apa adanya, dan tidak dapat dipisahpisahkan.Dari sinilah kemudian dibangun kerangka pemikirannya.Budaya Jawa memiliki karakter yang khas, terletak pada kemampuannya untuk bertahan terhadap gelombang budaya yang datang dengan mempertahankan keasliannya. Patrimonial yang bersumber pada budaya Jawa dari waktu ke waktu mengalami perubahan bentuk namun tetap menunjukkan karakter asli masa lalu.Ketika otonomi daerah digulirkan, selain terbukanya ruang bagi partai-partai politik dalam pemerintahan juga terdapat ruang bagi entitas masa lalu seperti keraton untuk bangkit kembali. Sehingga terdapat dugaan adanya hubungan antara birokrasi, politik, dan kultur di Propinsi Yogyakarta yang berkaitan dengan patrimonial.Patrimonial ini ternyata berpengaruh pada birokrasi di Propinsi DIY dilihat dari proses sejarahnya. Bagaimana kemudian ewuh pakewuh, konsep halus,loyalitas pegawai, dan harmoni tetap memperkuat ikatan patrimonial dalam birokrasi. Selain itu, gempuran arus perubahan dalam masyarakat menjadikan entitas politik masa lalu mengikatkan diri pada simbol-simbol politik modern sebagai upaya untuk membangun legitimasi baru disamping dalam konsep kekuasaan Jawa, kekuasaan itu bersifat homogen dan pengageng adalah poros bagi semua kegiatan. Dengan demikian kepentingannya dapat diakomodasi oleh institusi-institusi yang ada. Permasalahannya kemudian ketika kekuasaan itu mutlak, sangat dekat dengan terjadinya penyimpangan. Untuk itu tetap diperlukan pengawasan dari seluruh lembaga pengawas dan elemen masyarakat yang ada. Kemudian tetap mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Jawa yang justru menjadi pengontrol bagi perilaku termasuk kaitannya dengan pemerintahan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam masyarakat yang masih paternalistik, yaitu adanya keteladanan dari para pemimpin.

Kata Kunci : Birokrasi; Politik; Yogyakarta