Interaksi Antar Aktor Kebijakan dalam Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa 27 Mei 2006 di Kabupaten Sleman ((Studi Kasus di Jogotirto Berbah Sleman)

SUBEKTI, Ratri Arina, Ratri Arina Subekti

2007 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Skripsi dengan judul interaksi antar aktor kebijakan dalam implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa DIY di Kabupaten Sleman ini merupakan upaya dari peneliti untuk melihat pelaksanaan kebijakan penanganan pasca gempa dilakukan. Apakah masalah-masalah yang terjadi di lapangan disebabkan oleh kualitas interaksi dari aktor-aktor yang ada? Bagaimana interaksi yang terjalin dari setiap aktor yang ada? Apakah ada kepentingan-kepentingan yang muncul di dalam implementasi program ini? Teori yang banyak digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik serta interaksi antar aktor kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan disempurnakan dengan studi kasus untuk memperdalam kasus-kasus yang terjadi terkait dengan interaksi antar aktor kebijakan dalam pelaksanaan PR3PG di Kelurahan Jogotirto. Dalam pelaksanaan program ini, pada kenyataanya terjadi peyimpangan di lapangan seperti adanya kearifan lokal yang menyimpang yaitu pemotongan dana bantuan untuk diberikan kepada warga lain di luar Pokmas serta adanya mark-up data korban gempa. Penyimpangan ini disebabkan karena semangat dari masyarakat untuk membagikan dana rekonstruksi rumah kepada semua masyarakat korban gempa dengat melihat kemungkinan bencana sosial yang dapat muncul dari adanya program ini. Dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa DIY di Kabupaten Sleman terdapat dua pola interaksi antar aktor kebijakan, yaitu interaksi kooperatif dan non kooperatif. Partisipasi yang tinggi dari aktor kebijakan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, khususnya Pokmas, Perangkat Dusun, PJP, Fasilitator, dan KMK di Kelurahan Jogotirto, menyebabkan terjalinya interaksi kooperatif, karena kepentingan masyarakat dapat diakomodir di sini dengan adanya kearifan lokal. Walaupun akuntabilitas dari aktor-aktor tersebut rendah karena adanya mark up data, akan tetapi interaksi kooperatif tetap terjalin karena adanya misi dan kepentingan yang sama, yaitu terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif sehingga dapat memperlancar jalanya program. Sementara itu kurangnya transparansi dari Pemda Sleman kepada masyarakat menjadikan hubungan diantara keduanya kurang kooperatif, karena menyebabkan adanya perbedaan konsep dan kepentingan dantara kedua aktor tersebut. Saran yang bisa diuraikan dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan adalah bahwa sosialisasi harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus kepada masyarakat melalui sarana yang telah ditetapkan beserta perangkat desa. Fungsi monitoring dan evaluasi dari pemerintah harus benar-benar dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan timbulnya penyimpangan, juga peran kontrol dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Seharusnya pemerintah membentuk Tim Independen untuk melakukan pendataan, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid. Apabila pendataan dilakukan oleh masyarakat sendiri, monitoring dan evaluasi dari awal program harus secara aktif dilakukan. Ketika data sudah diterima dari masyarakat, tim monitoring dan evaluasi yang telah ditunjuk segera terjun ke lapangan untuk melihat validasi data.

Kata Kunci : Interaksi Aktor; Kebijakan; Rekonstruksi