Ketika Kebijakan Populis Digagalkan (Studi Tentang Penyusunan dan Pembatalan Kebijakan Bantuan Bebas SPP di Kabupaten Cilacap)
RACHMANTO, Tri Setyo, Tri Setyo Rachmanto
2007 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)Dalam rangka mensukseskan pembangunan dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Cilacap menerapkan program Bantuan Bebas SPP bagi siswa SMP, SMU dan SMK Negeri di Kabupaten Cilacap. Program bantuan bebas spp ini diharapkan oleh pemerintah daerah Cilacap mampu memberikan solusi dalam membantu masyarakat Cilacap yang berada dibawah garis kemiskinan agar dapat mengakses pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kebijakan bantuan bebas SPP yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap menunjukan bahwa sebenarnya alokasi 20% dari APBD bagi pendidikan dapat terealisasi apabila ada political will dari pemerintah untuk melakukan terobosan penting sebagai solusi persoalan yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini adalah persoalan pendidikan.Implementasi kebijakan bantuan bebas SPP dapat berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu menjalankan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik.Keteresedian dana yang cukup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, menjadikan kebijakan bantuan bebas SPP dapat terlaksana,walaupun penggunaan dana abadi akhirnya menjadi persoalan. Pendistribusian dana bantuan dapa berjalan dengan baik ke sekolahsekolah yang ada.
Kata Kunci : Kebijakan, Biaya Pendidikan