Transparansi dan Partisipasi Pada Implemetasi Program Bantuan Operasional Sekolah Study Kasus Proses Implementasi Program BOS di SMP N I Godean, di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DIY

APRIYANTO, Rudi, Rudi Apriyanto

2007 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Bergesernya lokus penyelenggaraan Pemerintahan dari Government ke Governance membawa dampak langsung pada semakin meningkatnya signifikasi Transparansi dan Partisipasi, terutama terkait dengan proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Transparansi menekankan pada semakin terbukanya lembaga-lembaga pemerintahan, baik dalam proses pembuatan maupun pada tahap implementasi kebijakan bagi institusi-institusi diluarnya. Sementara, Partisipasi lebih menekankan pada makin tingginya keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik, baik dalam kontribusi ide dan masukan pada level decision-making proses, maupun kontrol dan monitoring pada level implementasi. Terkait dengan ini, dilakukan penelitian terhadap kebijakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bidikan utamanya adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana aspek Transparansi dan Partisipasi itu terefleksikan dalam public policy. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri I Godean untuk memfokuskan dua aspek tersebut pada level implementasi. BOS merupakan kebijakan yang muncul karena adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi untuk bahan bakar minyak (PKPS-BBM) dan mengalihkan pada bidangbidang lain yang salah satunya bidang pendidikan dengan Program BOS tersebut. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal transparansi, implementasi kebijakan BOS di SMP N I Godean memang eksis. Tetapi, transparansi tersebut lebih bersifat isolatif. Artinya, data yang disampaikan pengelola BOS kepada masyarakat dan kepada pemerintah pusat sama/sesuai dengan apa yang benar-benar dilaksanakan disekolah (akurat). Akan tetapi, sifat isolatif implementasi tersebut juga tertegaskan dalam kenyataan masih lemahnya aksesibilitas publik dalam hal ketersediaan informasi, tersedianya prosedur yang mudah dalam mengakses berbagai informasi dan struktur yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai pengimplementasian Program BOS. Dengan demikian,dalam hal akurasi memang cukup baik, namun dari segi aksesbilitas sangat rendah. Sedangkan dalam hal partisipasi, pemerintah (pengelola BOS SMP N I Godean) masih kurang membuka ruang bagi terciptanya sistem partisipasi masyarakat. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat peran serta atau partisipasi masyarakat dan wali murid dalam implementasi Program BOS tersebut, ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang Program BOS itu sendiri. Dan Komite Sekolah yang seharusnya menjadi pihak yang menjadi perwakilan wali murid belum bekerja dengan optimal. Implementasi Program BOS di SMP N I Godean masih menempatkan warga masyarakat dan wali murid hanya sebagai obyek kebijakan, bukan sebagai subyek yang bersikap pro aktif terhadap kebijakan. Di samping itu, secara substansi implementasi tersebut masih mengalami pembiasan dari tujuan awal Program BOS itu sendiri.

Kata Kunci : Bantuan Operasional Sekolah; Pendidikan