Neoliberalisme dalam Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia Pasca Krisis 1997

RAHMAWATI, Alfi Hidayatul, Alfi Hidayatul Rahmawati

2007 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Meluas dan beratnya tingkat kerusakan ekonomi politik yang menyusul serangan awal krisis telah menimbulkan kontradiksi-kontradiksi di dalam rezim ekonomi yang disertai oleh berbagai ketegangan politik. Krisis di Indonesia, harus dipahami dalam konteks pertarungan politik yang berkepanjangan untuk membentuk dan mendominasi agenda politik dan ekonomi. Paham nasionalisme negara, ‘kapitalisme politik’ predatoris, populisme reaksioner, dan radikal sedang berlomba dengan liberalisme. Artinya, otoritas negara semakin dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan komersial dari koalisi-koalisi bisnis politik ketimbang oleh kepentingan-kepentingan kelembagaan dari pejabat negara atau kepada tujuan-tujuan liberal, seperti misalnya penciptaan suatu ‘aturan main’. Perangkulan pasar dan pergeseran kepada bentuk-bentuk kepemerintahan publik yang akuntabel dan transparan di segenap penjuru kawasan ini berjaalan tersendat dan hanya ambisi. Kondisi inilah yang membuat IMF, Bank Dunia, dan pengamat-pengamat neoliberal lainnya merasa gerah. Argumen pemerintah bahwa kenaikan harga BBM akan dikompensasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, beasiswa pendidikan, dan beras murah belum bisa dilihat realisasinya. Program bantuan langsung tunai yang didengungkan pun tidak menuai kemaslahatan bagi rakyat karena dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan. Krisis ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa suatu sistem kebijakan sosial yang memadai harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan untuk memampukan negara menjamin kesejahteraan warganya.

Kata Kunci : Bahan Bakar Minyak; Indonesia