Pelembagaan Pelanggaran Etika dalam Kebijakan Publik (Studi tentang Kebijakan Pos APBD untuk Wartawan di Kota Yogyakarta)

PRIYASMA, Alexander, Alexander Priyasma

2007 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Dalam masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik seperti di Kota Yogyakarta, potensi keberadaan media sebagai sumber informasi publik sangatlah besar. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan bisnis media di Yogyakarta juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini bisa dilihat dari tingginya jumlah surat kabar baik nasional maupun lokal yang beredar di kota ini, tingginya jumlah radio lokal, dan munculnya televisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa media semakin lama akan semakin memiliki posisi strategis dalam seluruh apek kehidupan masyarakat. Posisi media yang strategis itu tampaknya juga dipahami dengan baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Pemkot dengan kekuasaan dan sumber daya finansial yang dimiilikinya mampu memanfaatkan peran media sebagai sarana menjaga image atau citra positif di mata masyarakat. Tidak seperti masa Orde Baru yang menggunakan cara-cara ”ekstrim” untuk mengontrol peran media, namun cara Pemkot untuk memanfaatkan posisi strategis media adalah dengan menciptakan tradisi fasilitas dan uang kepada pekerja media (wartawan) yang bertugas di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Fenomena ini dibaca oleh Aliansi Jurnails Independen (AJI) Yogyakarta sebagai preseden yang buruk bagi iklim kebebasan pers karena akan mempengaruhi independensi dan obyektifitas seorang wartawan ketika berhadapan dengan Pemkot Yogyakarta dalam sebuah tugas peliputan. Persoalan pelembagaan pelanggaran etika yang ada dalam kebijakan Pos Bantuan Keuangan untuk Wartawan tersebut muncul sebagai dasar gugatan yang berkembangan menjadi tuntutan AJI untuk mengahapus kebijakan. Meskipun demikian, sikap yang diambil Pemkot terhadap tuntutan AJI justru sikap resistensi. Sikap resistensi Pemkot terhadap tuntutan in tentunya bukan merupakan sikap yang muncul tanpa kepentingan politik yang jelas. Dari hasil penelitian dapat dilihat bagaimana pentingnya ”wartawan pangkalan” dimata Pemkot sehingga Pos Bantuan Keuangan untuk Wartawan pun juga akan tetap dipertahankan sebagai bagian dari kebijakan APBD 2006. Berdasarkan hasil analisa dalam proses pembuatan kebijakan, faktor internal yang menyebabkan kebijakan ini dapat dipertahankan adalah persamaan cara perpikir eksekutif dan legislatif dimana mereka memandang bahwa kebijakan ini masih cukup strategis dalam upaya menjaga citra Pemkot di mata masyarakat. Sehingga bisa dipahami apabila tidak ada banyak perdebatan selama proses pembuatan kebijakan.Mereka kemudian justru menggunakan alasan lain seperti alasan kewajaran, alasan penghargaan dan balas jasa, alasan bantuan yang relatif sedikit, dan alasan kesejahteraan wartawan untuk mengaburkan kepentingan Pemkot terhadap peran strategis wartawan. Sedangkan, dari sisi eksternal, posisi AJI yang minim dukungan dari elemen pers lain menyebabkan bargaining position AJI dihadapan Pemkot cukup lemah. Di sisi lain, dari hasil penelitian, masih terlihat dominasi Pemkot dalam proses pembuatan kebijakan Pos Bantuan Keuangan untuk Wartawan ketika tidak adanya keterlibatan atau partisipasi publik dalam setiap proses pembahasan baik dari tingkat eksekutif hingga legislatif. Ketertutupan Pemkot dalam proses pembuatan kebijakan publik semakin menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat lebih pada ”kebutuhan” Pemkot menjaga kekuasaan.

Kata Kunci : Kebijakan Publik; Pelanggaran Etika