Partai Politik Broker Dalam Proses Komunikasi Politik (Studi Kasus Komunikasi Politik DPD PAN Bantul Pasca Pemilu 1999)
DIARTI, Nanik, Nanik Diarti
2007 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)Idealisme masyarakat terhadap konsep demokrasi di Indonesia seakan semakin jauh dari jangkauan. Pasca reformasi, kehidupan politik di negeri ini seakan mengalami anti klimaks. Partai politik yang diharapkan menjadi sentrum perubahan, belum mampu memperlihatkan perannya dalam merombak tatanan sistem lama. Ironisnya demokrasi yang menjadi impian bangsa ini justru dijawab oleh wakil-wakil rakyat di legislatif dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang jauh dari keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Semakin besarnya kewenangan yang melekat pada anggota dewan belum dibarengi dengan kinerjanya untuk merubah sistem. Partai politik adalah pemasok para legislator,sehingga partai politik adalah aktor utama yang harus bertanggung jawa terhadap kemandegan demokratisasi di Indonesia.Dari latar belakang permasalahan tersebut ingin diketahui bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh PAN Bantul pasca pemilu 1999. Penulis ingin melihat PAN di tingkat lokal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan konstituennya, diukur dari komunikasi yang dilakukan partai.Untuk menganalisa permasalahan tersebut digunakan kerangka pemikiran mengenai komunikasi politik yang meliputi proses dan efektivitasnya, komunikasi secara internal, komunikasi secara eksternal, media komunikasi politik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan studi kasus komunikasi politik DPD PAN Bantul pasca pemilu 1999-2004. Proses komunikasi politik yang dilakukan DPD PAN Bantul yang meliputi komunikasi internal dan komunikasi eksternal secara garis besar telah berjalan,tetapi hasilnya belum efektif. Komunikasi secara internal yang bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, gagasan, dan program partai kepada anggota-anggotanya belum tercapai. Struktur partai di tingkat DPC belum dapat sepenuhnya mengerti, memahami, dan melaksanakan pesan yang disampaikan oleh partai. Komunikasi baru dapat berjalan searah yaitu berupa instruksi dari DPD sehingga feedback tidak dapat secara maksimal diberikan. Komunikasi secara eksternal meliputi komunikasi dengan DPRD, komunikasi dengan eksekutif, komunikasi dengan organisasi masyarakat, dan komunikasi dengan partai politik yang lainnya. Dalam komunikasi ini belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari pesan yang disampaikan partai yang berupa gagasan, visi, misi, dan program partai belum dapat dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak eksternal. Pemilihan media yang kurang sesuai dengan khalayak merupakan salah satu penyebab kurang efektifnya komunikasi. Idealnya komunikasi politik yang dilakukan partai berjalan dua arah dan dalam dua dimensi internal sekaligus eksternal. Dari komunikasi tersebut, partai politik menjadi intermediary antara masyarakat dan pemerintah. Pemilihan media juga harus disesuaikan dengan khalayak sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan pengertian yang sama oleh khalayak.
Kata Kunci : Komunikasi Politik; Partai Politik