KPU Provinsi DIY 2003-2004; Pergulatan dalam Pelembagaan Organisasi

SETIAWAN, Agus, Agus Setiawan

2006 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia di akhir abad ke-20 berimplikasi pada arus pemikiran penyelenggaraan negara. Pemencaran kekuasan yang lebih dalam melalui institusionalisasi lembaga-lembaga sampiran negara (auxilary state agencies) menjadi semacam trend dalam penyelenggaraan adminsitrasi publik. Lembaga quasi negara yang menampilkan bentuk campuran antara negara dan masyarakat merupakan lokus baru dalam wacana tentang lembaga negara. Polarisasi organisasional yang berimplikasi pada tindakan-tindakan aktor merupakan hal-hal yang mengerucut dari perubahan bentuk organisasi KPU menjadi titik sentral pembahasan yang akan diuraikan dalam tulisan ini. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana benturan budaya organisasi setelah terjadi perubahan organisasional dalam Komisi Pemilihan Umum Propinsi D.I. Yogyakarta? Formal kelembagaan negara baru dan merupakan metamorfosis dari perkembangan masyarakat ini menjadi barang baru dalam ilmu politik untuk dipelajari lebih serius. Kiranya untuk mendapat sesuatu yang signifikan dalam kajian ilmu politik, khususnya di Indonesia perlu sebuah desain penelitian dengan karakter grounded research untuk mendapatkan kualifikasi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan dan pencarian informasi terkait dengan lembaga ini adalah dengan melakukan eksplorasi pengalaman orang-orang yang terlibat dalam dinamika KPU sendiri baik sekarang maupun KPU sebelumnya serta lembaga penyelenggara pemilu yang pernah eksis. Data diambil dari lapangan ini sedikit banyak dapat membantu menyusun kerangka pikir secara reflektif untuk menghindari penyusunan kerangka pikir apriori. Benturan budaya pada organisasi KPU dipahami sebagai proses pembentukan budaya organisasi. Pada umumnya, benturan budaya terjadi akibat adanya penggabungan (merger) atau penguasaan (akuisisi) dua organisasi. Namun, dalam KPU benturan budaya terjadi karena persinggungan dua budaya dalam sebuah organisasi. Antara budaya organisasi birokrasi dengan budaya organisasi masyarakat sipil. Hal ini dipahami sebagai bentuk pembukaan ruang intermediary oleh negara yang berperan sebagai fasilitator. Dampak yang muncul dari benturan budaya ini adalah polarisasi organisasional dalam memandang eksistensi organisasi berdasarkan pandangan (basics) yang dimiliki masing-masing kutub. Benturan tersebut terjadi karena perbedaan nilai yang mendasarinya. Namun hal tersebut direduksir dengan pembukaan ruang kebersamaan dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. Kajian terhadap proses pelembagaan dalam KPU merupakan sebuah pembentukan teori substantif yang memiliki jangkuan tertentu. Fakta-fakta replikatif yang didapatkan dari kajian ini dikatagorisasikan untuk mendapatkan teori substantif yang memiliki momot teoritik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan teoritik dari teori-teori organisasi diharapkan memudahkan untuk mendapatkan jalan dapat dikembangkan menjadi teori formal yang mencakup area lebih luas. Payung studi budaya organisasi (corporate culture studies) digunakan akan relevansi teoritiknya supaya dapat menemukan ruang aplikatifnya.

Kata Kunci : Pemilu; KPU-DIY