Laporkan Masalah

Gerakan Perlawanan Orang-orang Pinggiran (Studi Tentang Perjuangan Masyarakat Kaki Gunung Merapi Dalam Penentuan Batas Zonasi di Taman Nasional Gunung Merapi)

YELUMA, Eka Persilian, Eka Persilian Yeluma

2007 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Penunjukkan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional oleh pemerintah (BKSDA dan Propinsi DIY) memunculkan respon keras dari masyarakat. Perbedaan cara pandang konservasi antara pemerintah dan masyarakat sempat menimbulkan ketegangan. Untuk mencegah konflik yang lebih meluas kemudian dibentuk organisasi TuCangKem sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar konflik yang terjadi di Taman Nasional Gunung Merapi, dan mengetahui pendekatan yang diambil oleh TuCangKem dalam menyikapi permasalahan. Dengan kata lain penelitian ini mencoba menggambarkan pergerakan TuCangKem. Penelitian ini bermanfaat untuk memberi kesadaran semua pihak bahwa dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penentuan zonasi di Taman Nasional Gunung Merapi. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan studi kasus di lereng selatan Gunung Merapi (Kabupaten Sleman, Propinsi DIY). Sampel diambil dengan cara purposive yaitu yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan Gunung Merapi. Responden yang dipilih terbagi menjadi dua kategori, yaitu responden utama dan responden penunjang. Data yang diambil bersifat kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara bebas dan mendalam (indepth interview) terhadap orang-orang atau lembaga kunci (key person). Metode analisis yang dilakukan bersifat interpretatif. Data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penyebab konflik yang juga menjadi akar bagi terbentuknya TuCangKem adalah: rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, perbedaan cara pandang konservasi masyarakat dengan pemerintah, kebutuhan lahan, masyarakat subsisten, proses pengambilan kebijakan pemerintah yang tidak partisipatif, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Taman Nasional. 2) Pendekatan yang dilakukan TuCangkem cukup fleksibel sehingga eksistensinya semakin kuat. Terbukti pergerakan TuCangKem mendapat respon yang sangat positif, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari permasalahan Taman Nasional Gunung Merapi. 3) Dalam proses penentuan zonasi harus ada kolaborasi upaya konservasi masyarakat dengan pemerintah dan tetap mempertimbangkan masing-masing kepentingan. Kata kunci: Akar konflik, gerakan sosial , sistem zonasi

Kata Kunci : Konflik; Gerakan Sosial


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.