Analisa Proses Pembuatan Kebijakan Program Community Development Pemkab Bantul (Studi Kasus Motif, Aktor dan Gaya Pembuatan Kebijakan)

SHOHEH, Abdul, Abdul Shoheh

2006 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Kebijakan merupakan sebuah hasil dari proses persaingan ide dan kepentingan antar kelompok. Sehingga dalam proses pembuatannya, peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan utama dalam pembuatan kebijakan, harus ekstra hati-hati dalam bertindak. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus benar-benar merepresentasikan kebutuhan masyarakat, disini kejelian pemerintah menjaring dan memahami kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting sekali. Dalam proses pembuatannya pemerintah harus mampu mengeliminir adanya dominasi peran dari satu pihak, apalagi ketika kebijakan tersebut terkait dengan kepentingan publik. Kebijakan program community development berbasis pedukuhan merupakan kebijakan yang belum lama ini dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan kebijakan tersebut. Dalam hal ini peneliti akan lebih memfokuskan diri pada motif, aktor dan gaya pembuatan kebijakan tersebut. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Sampel diambil dengan cara purposif yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. Data yang diambil bersifat kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang kunci dan melalui studi pustaka. Metode analisis yang dilakukan bersifat interpretatif. Kesimpulan dari analisis yang penulis peroleh adalah bahwa dalam keseluruhan tahapan proses kebijakan, masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan agenda setting sementara dalam proses formulasi dan adopsi serta legitimasi tidak dilibatkan. Dalam proses formulasi masyarakat dapat ambil bagian ketika diadakan sosialisasi kebijakan ini dalam bentuk Workshop, namun itupun hanya orang-orang tertentu saja seperti kepala desa yang jelas-jelas secara struktural masuk dalam kerangka eksekutif, walaupun mereka dapat dikatakan sebagai pemimpin informal masyarakat desa. Dalam tahapan adopsi dan legitimasipun demikian yang terlibat hanya legislatif dan eksekutif. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan program community development di Bantul pemerintah masih menjadi aktor yang sangat dominan, sementara peran serta masyarakat sangat minim sekali. Dari segi motif, kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Bantul yang memang cukup tinggi. Sehingga dari hasil analisa proses dan motif diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya/style pembuatan kebijakan pemerintah Bantul dalam kebijakan ini cenderung rekasioner terhadap problem/masalah, yaitu masalah kemiskinan dan kesejahteraan dan bertendensi memaksakan keputusan kepada masyarakat, karena keikutsertaan masyarakat atau kelompok lain hanya pada proses yang tidak menetukan.

Kata Kunci : Analisa Kebijakan