Laporkan Masalah

Penanganan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dalam Persepktif Good Governance (Studi Deskiptif Pelayanan Pemerintah dalam Penanganan Penempatan TKI ke Luar Negeri Berdasrkan Pengalama

WINDY, K, Windy K

2006 | Skripsi | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (dh. Ilmu Sosiatri)

Sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dibawah 5% pertahun ditambah lagi dengan keterpurukan ekonomi sebagai akibat krisis moneter yang berlangsung sejak tahun 1997, peluang kerja yang tersedia di Indonesia tidak mampu menampung angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun. Terlebih lagi kesempatan kerja yang tercipta dibawah permintaan pasar tenaga kerja sehingga terjadi akumulasi pengangguran yang semakin meningkat di setiap tahunnya. Tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan bagi semua orang di dalam negeri, membuat mereka mencoba melirik untuk mencari peruntungan di negara tetangga untuk menjadi TKI. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri baru resmi diprogramkan oleh pemerintah tahun 1975, inipun dinilai terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Philipina, Malaysia dan Korea Selatan yang telah memulainya lebih awal. Pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sejak dicanangkan sebagai program resmi pemerintah, selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyaknya TKI yang mengadu nasib di negeri orang tidak hanya membawa dampak positif saja, namun berbagai dampak negatif juga ikut menyertainya. Untuk mengurangi berbagai masalah yang diaslami oleh para TKI kita, diharapkan peran aktif dari pemerintah untuk dapat mengakomodasi kepentingan para Tki supaya mereka bisa bekerja dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk melihat seberapa jauh peran yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan penempatan TKI ke luar negeri. Tanpa sebuah konsep yang jeas kita akan mengalami kesulitan untuk mengukur kinerja pemerintah, oleh karena itu penulis mencoba untuk melihat apakah penempatan TKI ke luar negeri yang dilakukan pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam good governance atau belum. Didasarkan pada pengalaman mantan TKI yang pernah bekerja ke luar negeri, penulis mencoba untuk melihat apakah kriteria dan indikator yang melekat pada good governance dalam pelayanan publik telah dilakukan seberapa jauh. Penulis juga berusahan untuk menggambarkan apa sebenarnya yang diperlukan dan yang diharapkan para TKI kita terhadap pemerintah atau perusahaan jasa pengerah tenaga kerja. .

Kata Kunci : Tenaga Kerja


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.