Pengaturan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Keluarga Buruh Bangunan (Studi Tentang Penyesuaian Pendapatan dengan Pemenuhan Kebutuhan Serta Strategi Bertahan Hidup Buruh Bangunan di Perumahan Mino Asri.......

PENGATURAN PEMENUHAN....., Pengaturan Pemenuhan....

2005 | Skripsi | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (dh. Ilmu Sosiatri)

Semangat untuk mereformasi sistem birokrasi di Indonesia mulai ditunjukan pemerintah melalui semangat wirausaha. Upaya tersebut antara lain adalah perencanaan strategis serta anggaran berbasis kinerja. Namun pada sisi yang berbeda tidak sedikit ditemukan penyelewengan kebijakan, program sampai pada penyelewengan anggaran oleh pemerintah itu sendiri. Karena itu peneliti terdorong untuk meneliti inkonsistensi yang terjadi pada perencanaan dan anggaran di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini digunakan untuk melihat kedudukan perencanaan dan efektifitas penggunaan anggaran serta untuk mengevaluasi proses perencanaan dan anggaran karena beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara seperti perjalanan pejabat keluar negeri tanpa tertata di dalam perencanaan, pergantian lambang daerah dalam waktu yang relatif singkat, serta pembangunan dua kantor bupati, mengundang decak kagum masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebijakan publik menjadi salah satu teori yang relevan dengan penelitian ini, selain dengan teori lain seperti perencanaan dan anggaran serta konsistensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan anggaran. Kebijakan pubik terkait langsung dengan keputusan formal yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sehingga di dalamnya pun termasuk proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode evaluatif formatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan data primer. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa proses perencanaan yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Dokumen perencanaan yang ada terkesan asal jadi. Pertama visi yang dipilih pemerintah daerah terlalu luas dan abstrak, sehingga capaian visi sulit untuk diukur. Kedua, misi yang disusun tidak sepenuhnya mewujudkan upaya untuk pencapaian visi. Ketiga, sistem pemerintah daerah layaknya sistem auto pilot karena selang tahun 2008 hingga tahun 2011, pemerintah tidak menyusun RKPD, padahal RKPD adalah jembatan antara perencanaan jangka menengah dengan anggaran tahunan. Keempat, berbagai kegiatan dan program tidak saling mendukung, bahkan cenderung bertolak belakang dengan perencanaan yang ada. Kelima, kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan masih cenderung lemah, sehingga pekerjaan perencanaan menjadi tidak maksimal. Keenam, pola pengawasan yang terjadi dalam konsep governance tidak sepenuhnya berjalan lancar, karena peran masyarakat masih sangat terbatas, baik dalam hal mendapatkan akses, maupun dalam hal sumber daya manusianya. Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah agar mengoptimalkan dukungan data dan informasi daerah dalam penysusunan perencanaan. Pemerintah juga sebaiknya mempertegas visi yang hendak dicapai, sehingga visi bukan lagi menjadi wacana melainkan menjadi tujuan yang jelas. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dan pemerintah perlu untuk meningkatkan akses akuntabilitas dan transparansi publik, sehingga masing-masing sektor dalam menjalankan perannya dengan baik.

Kata Kunci : Buruh