Musik Populer Dalam Proses Pembentukan Identitas Diri Remaja; Studi Kasus Motif Gratifikasi Remaja Terhadap Musik Populer di Masa Krisis Identitas

DEWI, Vicki, Vicki Dewi

2005 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

Dalam MoU Helsinki, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyetujui perdamaian dengan disertai pelucutan dan pemusnahan senjata para mantan kombatan GAM, pembubaran organisasi GAM, dan terlaksananya program-program reintegrasi. Namun ironisnya, ditengah bergeliatnya upaya-upaya demokratisasi pasca konflik masih menjamur aksi-aksi kekerasan yang dilakukan mantan kombatan GAM, walaupun tidak sefrontal masa konflik. Permasalahan yang dikaji adalah: mengapa kekerasan mantan kombatan GAM masih tetap berlangsung pasca damai? Penelitian terhadap konteks ini sangat penting mengingat mantan kombatan GAM merupakan aktor kunci perdamaian Aceh. Inti permasalahan tersebut akan dijawab dan dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis transformasi konflik dan path dependence khususnya urutan self-reinforcing yang akan menganalisis secara detil mengapa kekerasan mantan kombatan tetap lestari pasca damai dengan memakai tiga kerangka pikir penjelas, yakni telaah kekuasaan, telaah fungsional dan telaah legitimasi. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode penelitian untuk mendapatkan data-data sehubungan dengan fokus penelitian dalam penelitian ini. Program reintegrasi yang sebenarnya menjadi standing point perdamaian ternyata hanya berfokus pada konteks ekonomi dan abai terhadap konteks politik, tidak berjalan dengan baik. Banyaknya pengabaian terhadap masalah yang terjadi pada mantan kombatan pasca damai merupakan diversifikasi terhadap pokok persoalan penyelesaian konflik Aceh secara permanen. Hal ini ditenggarai menjadi pemicu serangkaian aksi-aksi kekerasan tersebut. Upaya demokratisasi begitu sulit dijalankan karena perilaku kekerasan mantan kombatan yang tanpa disadari banyak kalangan memiliki setting politik tersendiri yang luput dari berbagai penelitian. Kurangnya legitimasi organisasi baru GAM pasca konflik yang dikenal dengan Komite Peralihan Aceh (KPA) memicu terjadinya kekerasan mantan kombatan GAM di Aceh, khususnya dalam wilayah penelitian. Indikasinya: (1) KPA merupakan reinkarnasi dari AGAM/TNA yang memiliki struktur organisasi dan operasional yang sama persis yang didirikan untuk xiv melindungi kepentingan elit KPA. Hal ini memicu terjadinya distribusi kekuatan aktor-aktor mantan kombatan ke setiap struktur organisasi dimulai dari tingkat provinsi hingga tingkat gampong (desa); (2) dengan begitu meratanya distribusi kekuatan tersebut membuat sistem begitu fungsional untuk melindungi kepentingan KPA di setiap wilayah kerja tersebut dengan menggerakkan mantan kombatan GAM untuk melakukan aksi-aksi kekerasan baik secara sistematis maupun personal; dan (3) aksi-aksi kekerasan yang dilakukan mantan kombatan tersebut sangat membantu meningkatkan legitimasi KPA yang merupakan satu-satunya resources politik yang efektif untuk saat ini sekaligus menunjukkan kekerasan tersebut sebagai resources politik mereka, yang ditunjukkan dengan menguatnya dukungan—akibat mobilisasi kekuatan mantan kombatan yang cenderung berdimensi kekerasan—terhadap aktor-aktor KPA dalam berbagai even kompetisi politik. Namun untuk melaju dalam even pemilu 2009, KPA tidak mungkin melaju sebagai kendaraan politik mengingat KPA merupakan organisasi “tanpa wajah”, sehingga menstimulasi elit-elit GAM baik kombatan maupun non-kombatan untuk menginisiasi sebuah kendaran politik yang kemudian bernama Partai Aceh yang mengakomodir seluruh komponen rakyat Aceh untuk bergabung di dalamnya dengan tetap mengandalkan KPA sebagai motor mobilisasi dukungan. Kata kunci: kekerasan mantan kombatan GAM, transformasi konflik, path dependence

Kata Kunci : Musik