Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilu 2004; Studi Tentang faktor yang mempengaruhi perilaku memilih anggota dewan perwakilan daerah pada pemilu..

HANDONO, Yudi E, Yudi E.Handono

2005 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Studi ini adalah tentang konflik pucuk pimpinan pemerintahan. Wacana yang berkembang selama ini bahwa konflik pimpinan pemerintahan yang terjadi di daerah-daerah pada umumnya merusak tatanan sistem presidensialisme, dimana kaidah-kaidah presidensialisme kerap diabaikan. Namun konflik pimpinan yang terjadi di Kota Jambi antara Walikota dengan Wakilnya justru menimbulkan fenomena paradoks. Konflik pimpinan yang umumnya merusak tatanan sistem presidensialisme justru bermuara pada menguatnya peran Walikota sebagai single chief executive. Kondisi yang tidak lazim inilah yang melahirkan fenomena paradoks sehingga menjadikan penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi paradoks dalam konflik antara Walikota dan Wakil Walikota di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menggali pertanyaan mengapa terjadi fenomena paradoks dalam konflik pimpinan di Kota Jambi. Peneliti berupaya mengeksplorasi bagaimana sebuah konflik yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota Jambi justru menimbulkan suatu peristiwa yang paradoks. Pada pembahasan awal dideskripsikan dinamika proses pencalonan Bambang- Sum Indra sampai terpilihnya menjadi Walikota dan Wakil Walikota Jambi. Dalam prosesnya terlihat adanya ketidakseimbangan basis kekuatan politik antara Bambang-Sum_Indra sehingga menjadi potensi dan benih konflik dalam menjalankan pemerintahan nantinya. Dalam perjalanan pemerintahan, muncul perbedaan pendapat diantara keduanya dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Di sinilah kemudian muncul konflik di antara keduanya, dimana melibatkan pihak ketiga seperti Gubernur Jambi dan partai pengusung. Namun demikian Walikota bersikap konfrontatif, sehingga Walikota mendapat tekanan melalui pencabutan dukungan oleh partai pengusung dan pengajuan hak angket di DPRD. Namun demikian, munculnya konflik, ada upaya Walikota melakukan strategi- strategi untuk memperkuat posisinya di pemerintahan. Dari hasil temuan penelitian, diketahui bahwasanya peran kepemimpinan ikut berperan dalam mengatasi konflik dan presidensialisme dapat dijadikan sebagai instrument dalam mengatasi konflik pimpinan pemerintahan. Dalam pengelolaan konflik, Walikota Jambi telah menggunakan presidensialisme sebagai instrument melalui strateginya dalam penguatan konsep single chief executive seperti: mendisiplinkan Wakilnya, penguatan hak prerogatif maupun penguatan dukungan politik di parlemen. Langkah-langkah kepemimpinan Walikota dalam mengatasi konflik ini makin dipermudah dengan sikap politik Wakilnya yang justru bersikap menghindar dari konflik tersebut. Pada akhirnya yang terjadi justru konflik menimbulkan fenomena paradoks dimana konflik justru bermuara pada menguatnya peran Walikota di pemerintahan. Kata Kunci: Konflik Pimpinan, Paradoks, Presidensialisme

Kata Kunci : Pemilu