Event Kehumasan dan Brant Loyalty (Studi Pengaruh SCTV Goes to Campus Yogyakarta 2004 terhadap Brant Loyalty Liputan 6 SCTV pada Partisipan)

MARZUKI, Bima, Bima Marzuki

2005 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

Pertambangan merupakan pilihan strategis pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah dan pusat menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur untuk pendapatan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Bupati Sumbawa menerbitkan 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kuasa Pertambangan sejak tahun 2006 dalam implementasinya menuai reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak yang mengakibatkan terjadinya beberapa konflik baik vertikal maupun horizontal. Begitu pula kehadiran Peraturan daerah No.9/2011tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi pertambangan tanpa izin ternyata belum dapat dilaksanakan karena terganjal masalah wilayah pertambangan dan tumpang tindih penggunaan lahan dengan IUP. Kondisi ini menjadi tanda tanya, bagaimana sebenarnya proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP? dan, Bagaimana proses perumusan kebijakan IPR? sehingga dalam implementasinya cukup bermasalah. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui proses pemberian IUP dan perumusan kebijakan IPR. (2) Mengetahui keberpihakan kedua kebijakan tersebut terhadap kepentingan publik (3) Mengetahui konflik kepentingan yang terjadi diantara aktor kebijakan. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik yaitu teori proses pembuatan kebijakan publik melalui model sistem,teknokratis, elit dan pilihan pubik. Pada dasarnya setiap pembuatan kebijakan publik bertujuan untuk pemenuhan kepentingan publik. Namun, dalam proses pembuatan kebijakan ternyata tidak menjamin terpenuhinya kepentingan publik, baik karena kesalahan pembuat kebijakan dalam mentafsirkan kepentingan publik, maupun dikarenakan pembuat kebijakan memiliki agenda atau kepentingan individu/kelompok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dengan penekanan pada analisis data induktif. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses Sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Konflik kepentingan yang terjadi sangat elitis. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya. Kata kunci : Perumusan Kebijakan, Kepentingan, Konflik

Kata Kunci : Hubungan Masyarakat