Aktivitas Komunikasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam Mensosialisasikan Program Pemekaran Wilayah Kepada Masyarakat Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung......

ANGGARA, Bayu P, Bayu P.Anggara

2005 | Skripsi | Ilmu Komunikasi

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana proses-proses politisasi etnis oleh elit-elit Muyu dan Wambon dan apa implikasinya terhadap relasi antar etnis Muyu dan Wambon di kabupaten Boven Digoel. Keanekaragaman budaya dan etnis yang ada di Papua telah membentuk pola kepemimpinan politik tradisional pula. Mansoben (disertasi 1994) menyebutkan ada empat pola kepemimpinan politik tradisional, yaitu; sistem kepemimpinan pria berwibawa, sistem kepemimpinan raja, sistem kepemimpinan Ondoafi dan sistem kepemimpina campuran. Kayapak dan Kopndaman adalah bagian dari kepemimpinan pria berwibawa (big man), artinya kekuasaan diperoleh melalui upaya-upaya pencapaian (achievmant). Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melihat proses-proses politisasi etnis oleh elit-elit Muyu dan Wambon dan apa implikasinya terhadap relasi antar etnis. Dengan studi kasus pada relasi antar etnis Muyu dan Wambon di kabupaten Boven Digoel. Maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan beberapa responden, yaitu masyarakat, tokoh masyarakat, agama, adat dan elit-elit politik. Observasi dilakukan juga untuk melihat fenomena yang terjadi di kabupaten Boven Digoel. Selain data wawancara dan observasi, data dari BPS dan BAPPEDA kabupaten Boven Digoel dipergunakan untuk melihat pesebaran etnis. Dan dokumen lain yaitu nama-nama anggota DPRD yang diperoleh dari kantor Sekretariat Dewan serta data pejabat eselon II dan III yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Boven Digoel). (Hasil penelitian ini ditemukan bahwa elit-elit Muyu maupun Wambon menggunakan etnis sebagai kekuatan politik dalam arena perebutan kekuasaan di kabupaten Boven Digoel. Dimana kayapak sebagai simbol etnis ditampilkan oleh elit-elit Muyu, sebagai bentuk hegemoni dengan menjustifikasikan ketidakmampuan elit-elit Wambon. Sementara elit-elit Wambon memobilisasi etnis sebagai kekuatan politik dengan membangun loyalitas dan sentiment etnis. Dominasi etnis Muyu dan ketidakmampuan etnis Wambon menjadi isu sentral, disamping isu-isu ekonomi, sosial budaya dan politik. Selain partai politik, elit-elit Wambon menggunakan lembaga adat dengan membangun gerakan Wambon Bersatu (WAMBERS) dan gerakan SORANDA sebagai mesin politik dalam mendorong isu-isu sentimen terhadap elit-elit Muyu. Isu OPM juga dipergunakan untuk mendeskreditkan elitelit muyu. Sementara sarana yang tersedia seperti, birokrasi, partai politik dan pasar tidak dimaksimalkan oleh elit-elit Muyu, termasuk lembaga adat karena nuansa individualis yang menjadi budaya dasar etnis Muyu). Persaingan antar elit-elit Muyu dan Wambon yang terjadi di kabupaten Boven Digoel tidak hanya persaingan perebutan kekuasaan semata tetapi juga bagian dari persaingan identitas antara etnis Muyu dan Wambon, Sehingga implikasinya terjadi disharominasi (konflik) antar etnis Muyu dan Wambon. Konflik yang terjadi antara kedua etnis di kabupaten Boven Digoel, selain disebabkan oleh faktor internal, juga oleh faktor eksternal, yaitu keterlibatan pihak ketiga. Sebut saja keterlibatan etnis Toraja bertujuan untuk memperluas kekuasaan paska pemekaran. Etnis Kei pun terlibat di sana. Keterlibatan mereka bertujuan mengambil kembali peran mereka setelah para guru Kei diusir keluar dari daerah Muyu pada tahun 1940-an. Pihak TNI/POLRI juga terlibat dalam konflik itu untuk memperkuat bisnis mereka Kata kunci: Kayapak dan Kopndaman, politisasi etnis, konflik etnis

Kata Kunci : Hubungan Masyarakat