Transformasi Kelas-kelas di Jawa (Studiu Kasus Induustri Gula di Regentschap Bantul 1830-1900)

WIBOWO, Sigit Griri, Sigit Giri Wibowo

2006 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah terkadang hanya mau menunjukan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kondisi pembangunan di Daerah. Namun yang terjadi adalah kebijakan yang sudah dibuat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut yang terjadi dengan sektor pendidikan di Kabupaten Sarmi. Kebijakan Pendidikan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Kabupaten Sarmi tidak dilaksanakan. Oleh karena kebijakan pendidikan yang dibuat tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai. Hal ini sangat ironis, karena pendidikan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Sarmi yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah sehingga menjadi problem. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Sarmi dengan problematika pendidikan yang sangat komplek. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan secara singkat di atas, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan penganggaran di sektor pendidikan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prioritas pendidikan sebagaimana visi pemerintah kabupaten sarmi benar-benar dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang diperlukan. Melalui penelitian kualitatif yang penulis lakukan dengan berbagai macam tehnik pengumpulan data termasuk observasi dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber baik dari eksekutif, legislatif dan para pemangku pendidikan lainnya. Penulis berkesimpulan bahwa kemajuan pendidikan di Kabupaten ini sulit dicapai. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sarmi tidak dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme yang terbuka. Kebijakan anggaran bersifat top down tanpa melibatkan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan yang lain. Karena proses kebijakan anggaran yang dilakukan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, mulai dari musrenbang desa sampai dengan musrenbang tingkat SKPD. Kemudian peran dan pengaruh Bupati sangat menentukan dalam setiap proses-proses yang berhubungan dengan kebijakan anggaran dan dilain pihak kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang masih lemah. Hal tersebut disebabkan karena, aparatur pemerintah yang berada di dalam Dinas Pendidikan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Akhirnya semua persoalan tersebut berdampak kepada kemajuan sektor pendidikan di Kabupaten Sarmi. Dampak tersebut bisa dilihat dari kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Sarmi. Pertama, kondisi saran dan prasarana pendidikan yang masih sangat minim dan mengalami kerusakan sehingga kurang menunjang proses belajar mengajar. Kedua, program pengembangan kurikulum yang tidak dilaksanakan. Ketiga, program pengadaan guru baru juga tidak dilaksanakan. Keempat, program alokasi anggaran tambahan bagi sekolah-sekolah juga tidak dilaksanakan. Pada akhirnya karena program-program tersebut tidak dilakukan maka pembangunan bidang pendidikan menjadi terhambat. Penyebab yang utama karena kebijakan anggaran pemerintah daerah kabupaten sarmi tidak memprioritaskan bidang pendidikan dengan kata lain kebijakan anggaran yang dilaksanakan tidak berpihak pada sektor pendidikan. Kata kunci : Desentralisasi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, dan Kebijakan Anggaran.

Kata Kunci : Transformasi Sosial