Politik Air; Studi Privatisasi Air dalam Relasi Ekonomi Politik Negara dan Trans National Cooperations (TNC)
ENDARYANTA, Erwin, Erwin Endaryanta
2005 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)Setelah berlakunya otonomi daerah, maka daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola kepegawaian termasuk dalam menentukan promosi jabatan struktural. Di Kabupaten Polewali Mandar, proses promosi jabatan struktural secara administratif dilakukan oleh BKDD (Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah) dan Baperjakat. Namun demikian proses rekrutmen dan promosi yang dilakukan diindikasikan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan UU No 34 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang menuntut proses tersebut dilakukan secara porofesional. Proses pengambilan keputusan yang ada masih dipengaruhi oleh keputusan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa perencanaan promosi jabatan dan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan promosi jabatan di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Data wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer sedangkan data dokumen digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penyimpulan. Dilakukan dengan cara mengmpulkan data dan memilah-milahnya sesuai dengan relevan di data. Selanjutnya data dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah dan diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan promosi jabatan struktural dilakukan dengan langkah Pertama, dilakukan analisis dan rancang bangun pekerjaan. Analisis pekerjaan menyediakan informasi bagi organisasi yang telah mereka dapatkan dari deskripsi tugas dan melakukan penilaian pekerjaan. Proses menentukan tingkat kesulitan suatu pekerjaan. Kedua, Ada lowongan dan informasi peluang. Di dalam suatu organisasi mesti tersedia informasi mengenai peluang yang akan diduduki oleh calon seseorang yang telah memenuhi syarat administratif untuk menduduki pos tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan promosi jabatan struktural di Kabupaten Polewali Mandar antara lain: pertama, faktor kejujuran. Penilaian kejujuran calon dilakukan secara administratif dengan menggunakan portofolio Dokumen Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang ada, yang merupakan dokumen resmi hasil penilaian atasan terhadap calon yang rencananya akan dipromosikan. Namun ditengarai bahwa skor nilai yang ada di dokumen DP 3 tidak sepenuhnya otentik dalam proses pengisiannya. Kedua, faktor disiplin, di Kabupaten Polewali Mandar, faktor kedisplinan sebagai salah satu faktor dalam pengangkatan pejabat struktural. Dasar administratrif untuk menilai kedisplinan ini selain DP 3 adalah catatatn presensi kehadiran. Ketiga, faktor kerjasama, faktor kerjasama digunakan oleh Baparjagat dan BKDD dalam mempertimbangkan seseorang untuk menduduki jabatan struktural. Kerjasama ini dipandang merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa pejabat struktural akan mengelola organisasi. Dasar adnministratifnya adalah DP 3 ditambah dengan verifikasi khususnya untuk Eselon III ke atas. Keempat, faktor prestasi kerja, penilaian prestasi kerja ini memang merupakan faktor yang menjadi bahan pertimbangan oleh Baparjakat maupun BKDD. Dasar administratif yang digunakan adalah DP3, yang didalamnya memuat salah satu point mengenai nilai prestasi kerja calon. Kelima. Faktor kecakapan, kecakapan digunakan oleh Baperjakat dan BKDD dalam mempertimbangkan seseorang untuk menduduki jabatan struktural. Keenam, Faktor tingkat pendidikan, tingkat pendidikan merupakan syarat mutlak untuk promosi jabatan. Dan hal tersebut telah diatur dengan jelas mengenai tingkat pendidikan maupun diklat lain untuk jabatan yang baru. Ketujuh, faktor pengalaman, faktor pengalaman di sini dijadikan acuan dalam pengangkatan seseorang ke dalam jabatan struktural. Berdasar hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses administratif dan seleksi yang dilakukan oleh BKDD dan Baperjakat banyak yang kemudian menjadi mentah kembali karena otoritas Bupati dengan pertimbangan politik.
Kata Kunci : Ekonomi politik
