Peran Majemuk Kepala Adat Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Penelitian Di Desa Pekurun Kecamatan Abang Tengah Kabupaten Lampung Utara)

DARMAWAN, Indra, Indra Darmawan

2005 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk didalamnya mengetahui ketidakefektifan peran pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap TKI, peran dan tindakan Migrant Care dalam upayanya mendorong pemerintah menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI dan peran serta tindakan Migrant Care dalam mendorong Pemerintah menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status TKI sebagai pahlawan devisa tidak sebanding dengan perlindungan yang didapatkan selama berada di negara penempatan, khususnya di Malaysia. Hal ini tercermin dari maraknya kasus-kasus penyiksaan dan tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Permasalahan TKI tersebut sebenarnya bermula dari dalam negeri Indonesia sendiri, seperti proses pengurusan untuk menjadi TKI yang dianggap rumit dan berbelit-belit, sehingga banyak calon TKI menggunakan jalan pintas melalui jasa percaloan atau tekong yang dianggap lebih mudah dan cepat meskipun berstatus sebagai TKI ilegal. Selain itu, rendahnya pendidikan sebagian besar TKI juga dianggap rentan sebagai sasaran eksploitasi dan timbulnya berbagai kasus tindakan kekerasan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur secara khusus tentang TKI di luar negeri dan moratorium TKI ke Malaysia, namun upaya tersebut tidak efektif dijalankan dan belum menyentuh akar persoalan yang mendasar dalam memberikan perlindungan kepada TKI. Ketidakefektifan peran Pemerintah tersebut tercermin dari semakin banyaknya kasus-kasus tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi terkait yang mengurusi TKI, dan lemahnya diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam hal perlindungan terhadap TKI, sehingga posisi tawar Indonesia sangat lemah terhadap Malaysia. Di samping itu, Pemerintah hanya memberikan perhatian dan tekanan ketika masalah TKI mencapai klimaks dan menjadi headline di berbagai media massa. Peran dan tindakan Migrant Care dalam mendorong pemerintah menyelesaikan permasalahan tindakan kekerasan terhadap TKI di Malaysia, diantaranya melakukan advokasi kepada para TKI yang menghadapi kasus-kasus tindakan kekerasan di Malaysia. Mendesak Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Indonesia membuat bilateral agreement yang komprehensif mengenai perlindungan buruh migran Indonesia di Malaysia. Selain itu, Migrant Care mendesak Pemerintah Indonesia secara intensif melakukan advokasi dan monitoring setiap proses hukum atas kasus-kasus yang menimpa TKI, dan tetap memperkuat upaya diplomasi. Di samping itu, mendesak Pemerintah untuk melaksanakan rativifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya dan amandemen Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kata Kunci : Kebijakan Perlindungan TKI, peran Pemerintah dan Migrant Care.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Lokal