Fenomena Peningkatan Suara Golput Dalam Pemilu Legislatif dan Presiden 2004 di Daerah Pemilihan I Kabupaten Bojonegoro (Kec. Bojonegoro, Kec. Kapas,Kec. Trucuk, Kec. Dander)

KUSUMA, Widya Ardiyanti, Widya Ardiyanti Kusuma

2005 | Skripsi | Politik dan Pemerintahan (dh. Ilmu Pemerintahan)

Pascagempa 30 September 2009, Pemerintah Kota Padang berupaya merekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV yang rusak akibat gempa sesuai dengan kebijakan dan program yang telah dirancangnya. Proses rekonstruksi dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama rekonstruksi Pasar Inpres I dan tahap kedua rekonstruksi Pasar Inpres II, III dan IV. Setelah Pasar Inpres I selesai direkonstruksi, timbul penolakan dari para pedagang terkait dengan kebijakan penempatan kembali pedagang Pasar Inpres I. Penolakan ini menjalar ke pedagang Pasar Inpres II, III dan IV. Kuatnya penolakan dari para pedagang memaksa Pemerintah Kota Padang mengakomodir perwakilan pedagang untuk menegosiasikan kebijakan dan program Pasar Inpres I, II, III dan IV. Tesis ini menganalisis dinamika negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV Kota Padang pascagempa 30 September 2009. Pertanyaan besar yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah, mengapa negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV berlangsung lama? Tema sentral penelitian ini yaitu demokrasi kebijakan publik, sehingga konsep dan teori yang digunakan untuk memetakan permasalahan penelitian ini adalah konsep dan teori yang berkaitan dengan kebijakan publik, formulasi kebijakan, partisipasi publik, dimensi ekonomi kebijakan, serta konflik dan negosiasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi agar dapat menjelaskan dan menginterpretasikan pikiran dan tindakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses negosiasi kebijakan dan program Pasar Inpres I, II, III dan IV. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses negosiasi kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV memakan waktu lama karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, Pemerintah Kota Padang cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan dan memakai cara-cara kekerasan dalam merumuskan kebijakan dan program rekonstruksi Pasar Inpres I, II, III dan IV. Kedua, Pemerintah Kota Padang mengedepankan pendekatan rasionalitas ekonomi dalam menentukan harga kios dan los di Pasar Inpres I, II, III dan IV yang akan diserahkan kepada para pedagang. Kata kunci: negosiasi kebijakan, pendekatan kekuasaan dan kekerasan, pendekatan rasionalitas

Kata Kunci : Pemilu, Indonesia