Peran Pemerintah Kota dan Masyarakat Sipil dalam Pengarusutamaan Gender di Tingkat Pemerintah Kota; Studi Kasus Kota Yogyakarta

ROKHMAN, M. Nur, M. Nur Rokhman

2006 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi telah dijalankan sejak masa penjajahan Belanda dan menjadi bertambah penting saat ini dengan timbulnya berbagai macam ancaman kerusakan lingkungan. Sayangnya kebijakan ini kerap memicu konflik antara masyarakat dengan pemerintah selaku pengelola kawasan, karena sifatnya yang tidak partisipatif dan sering mengorbankan kepentingan dan hak-hak masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di era reformasi terkait dengan munculnya konsep good governance dengan salah satu prinsip partisipatifnya, ternyata tidak membawa perubahan dalam pengelolaan kawasan konservasi, ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah konflik yang terjadi. Oleh karena itu dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif, maka dilakukan suatu kajian terhadap beberapa peraturan perundangan bidang kehutanan yang relevan dan lahir pasca reformasi, yaitu UU No. 41 Tahun 1999, PP No. 68 Tahun 1998 Transisi PP No. 28 Tahun 2011, dan Permenhut No. P. 19/ Menhut-II/ 2004. Kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai sistem partisipasi yang dikonstruksi dalam peraturan perundangan tersebut, dan sejauhmana sistem tersebut membantu mewujudkan model pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan kawasan konservasi di indonesia, sehingga pada akhirnya dapat diketahui keseriusan pemerintah untuk menjalankan konsep good governance dalam pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang diperoleh dari analisis terhadap pasal-pasal temuan peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki beberapa gagasan terkait pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi, namun sistem partisipasi yang dikonstruksi dalam peraturan perundangan tersebut belum sesuai dengan konsep partisipasi yang ideal dan belum mampu mewujudkan model pengelolaan kawasan yang kolaboratif. Gagasan pemerintah mengenai kolaborasi pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Permenhut No. P.19/ Menhut-II/ 2004 cenderung bermakna kerja-sama biasa sehingga ada beberapa gagasan yang harus diubah agar sesuai dengan model pengelolaan kawasan kolaboratif yang mampu mengakomodir partisipasi masyarakat lokal secara optimal, dan bukan sekedar sosialisasi atau mobilisasi. Kata Kunci: good governance, analisis isi, dan kolaborasi.

Kata Kunci : Gender