Implementasi Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Pada Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan

GUNANI, Yusna, Yusna Gunani

2006 | Skripsi | Manajemen dan Kebijakan Publik (dh. Ilmu Administrasi Negara)

Kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan yang selama ini diterapkan di Kalimantan Tengah belum memadai untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa dan ketertinggalan desa, ini ditandai dengan masih tingginya jumlah desa tertinggal yang terdapat di Kalimantan Tengah yakni mencapai sekitar 72 % dari jumlah desa yang ada. Lahirnya kebijakan Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan salah satu terobosan kebijakan pengentasan ketertinggalan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama dengan 14 Pemerintah kabupaten/kota. Penelitian ini melihat bagaimana kebijakan PM2L di Kalimantan Tengah dilaksanakan. Dalam rangka menganalisa implementasi kebijakan digunakan teori Grindle yakni model implementasi sebagai proses politik dan administrasi, yang dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel utama: konten dan konteks kebijakan. Analisa terhadap konten kebijakan meliputi 6 variabel, yaitu: (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, dan (6) sumberdaya yang dilibatkan. Sedangkan variabel konteks kebijakan mencakup 3 variabel yakni: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, (2) karakteristik lembaga dan rejim, (3) kepatuhan dan daya dukung. Secara keseluruhan sangat mempengaruhi proses implementasi PM2L dalam mewujudkan tujuan kebijakan, dimana masing-masing variabel menentukan dan saling terkait berkontribusi dalam dinamika implementasi kebijakan berlangsung. Budaya lokal merupakan faktor penting lain yang menurut hemat penulis mempengaruhi suatu kebijakan, di luar 3 variabel lingkungan kebijakan yang diperkenalkan oleh Grindle sebelumnya. Dan bahwa kebijakan yang mengabaikan konteks akan gagal mencapai tujuannya. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan PM2L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan PM2L selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 masih belum optimal dalam mewujudkan tujuannya, ditunjukkan dengan masih adanya program kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; pemberian bantuan/kegiatan tanpa bimbingan/ pembinaan; tingkat partisipasi SKPD dan kualitas pelaksanaan menurun; masih terdapat kegiatan yang tidak saling menunjang/melengkapi sebagai tanda koordinasi antar level pemerintahan & level sektoral SKPD masih belum berjalan dengan baik, kurang tepatnya waktu penjadwalan dan realisasi kegiatan; dan peran SM2L belum optimal sebagai tenaga pendamping PM2L. PM2L sebagai sebuah kebijakan yang melibatkan banyak aktor baik di setiap level pemerintahan maupun pada level sektoral, mengandung beragam kepentingan dari aktoraktor dimaksud. Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan dan dalam dinamikanya menunjukkan penting adanya kesepahaman atas ide kebijakan dan perlu terjalinnya komunikasi dan koordinasi di antara para aktor yang terlibat. Sehingga dengan kesepahaman dimaksud, spirit program dapat dijiwai dengan baik oleh semua aktor, dengan demikian memandang program ini bermanfaat untuk kepentingan daerah. Komunikasi dapat menjembatani perbedaan kepentingan yang berpotensi konflik, dapat mengurangi kesalahan dan mengatasi kendala yang dihadapi secara bersama dan terpadu. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberlangsungan pelaksanaan PM2L diperlukan adanya peraturan daerah yang mendasari dan mengatur, sekaligus memperbaiki desain pelaksanaan kebijakan ini. Dengan peraturan daerah dapat dibangun kesepahaman dan menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan desa di Kalimantan Tengah. Kata kunci : Konten, Konteks Kebijakan, dan Komunikasi.

Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Local Government