Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Masalah Perdagangan Perempuan Studi Kasus Perdagangan Perempuan Thailand Ke Jepang

PURWANINGSIH, Dewi, Dewi Purwaningsih

2004 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan agar berdaya saing Internasional. Namun, banyak dilema yang muncul kepermukaan sebagai konsekwensi dari program tersebut. Diantaranya adalah, berkaitan dengan dimensi pembiayaan yang merupakan intrumental input yang sangat strategis dalam proses implementasinya pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah di berbagai daerah, termasuk R-SMA-BI yang ada di Kota Padang. Berbagai standar RSBI cendrung membawa implikasi pada semakin besarnya kebutuhan pembiayaan. Masih banyaknya standar yang belum mampu dicapai oleh R-SMA-BI Kota Padang, bahkan setelah melewati masa pembinaan selama 5 tahun. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya dukungan pembiayaan dari pemerintah (Pusat, Provinsi Sumbar dan Kota Padang) sehingga orang tua menjadi pihak yang harus berperan lebih besar karena biaya pendidikan di R-SMA-BI menjadi relatif mahal. Perspektif teoritis yang dipakai dalam melihat persolan ini adalah pendekatan investasi pendidikan dan keadilan akses pendidikan untuk mengelaborasi peran-peran pemerintah dalam mebiayai R-SMA-BI, peran orang tua dan potensi ketimpangan akses sebagai akibat mahalnya biaya pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena berupaya mengeksplorasi, mendeskripsikan dan akhirnya memahami bagaimana dinamika dari dimensi pembiayaan R-SMA-BI Kota Padang yang dilakoni oleh pemerintah, orang tua dan masyarakat lainnya. Penelitian terhadap dimensi pembiayaan pada R-SMA-BI Kota Padang ini mengidentifikasi dua fokus utama. Pertama, peran pembiayaan oleh Pemerintah. Pemerintah pusat membantu pembiayaan R-SMA-BI Kota Padang hanya dengan pemberian Block Grant dan tidak ada bantuan lainnya. Ketidakjelasan aturan main untuk pemanfaatan dana menyebabkan ketidakseragaman pemahaman sekolah, dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana tersebut. Sementara, Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang hanya memberi bantuan berupa sarana dan program pembinaan SDM. Komitmen pembiayaan oleh pemerintah yang tidak sejalan dengan kompleksitas standar yang dituntun mengakibatkan masih banyaknya standar yang belum mampu dipenuhi. Kedua, peran orang tua dan masyarakat lainnya sangat strategis dan cenderung berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembiayaan di R-SMA-BI kota Padang per siswa per tahun dibandingkan dengan pemerintah. Untuk SMAN 1, perbandingan kontribusi orang tua dan pemerintah adalah 62,32%:37,68 %. Untuk SMAN 10 perbadingannya 61,12%:38,88%. Sedangkan untuk SMAN 3 perbandingannya 54,43%:45,57%. Angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan R-SMA-BI masih lebih banyak dibiayai oleh orang tua dibandingkan oleh pemerintah itu sendiri yang notabene merupakan pembuat kebijakan. Dinamika diatas menunjukkan bahwa investasi Pemerintah terhadap pembiayaan RSMA- BI masih rendah. Ada kecenderungan dalam kebijakan pendidikan dimana setiap upaya inovasi dan penigkatan mutu, selalu disertai meningkatnya cost yang harus dibayar oleh masyarakat atas jasa pendidikan yang mereka nikmati. Jika mindset tersebut tidak dirubah, kaeadilan akses terhadap pendidikan yang unggul dan bertaraf Internasional (RSBI) akan menjadi semakin utopis. Kata Kunci: Pembiayaan, Peran Pemerintah, Peran Orang Tua, Investasi Pendidikan, Keadilan Akses.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia; Perempuan - Thailand