Partisipasi Indonesia dalam Ratifikasi Protokol Kyoto 1997 Melalui Clean Development Mechanism (CMD)

WULANSARI, Indira Febri,

2005 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Maluku yang sebagaian besar penduduknya hidup di wilayah pesisir pantai, serta memiliki lautan yang cukup besar. Tentunya hal ini sangat menjanjikan jika dimaksimalkan secarah baik dan terarah. Secara tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan maka lautan menjadi prioritas utama di dalam mencari nafkah. Tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara merealisasikan program pemberdayaan budidaya rumput laut, sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat pesisir, khususnya di desa Sathean. Penelitian ini dilakukan di desa Sathean, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terkait dengan program budidaya tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber lain sebagai pendukung data primer. Program Pemerintah Daerah tersebut sangat penting karena melihat kondisi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara yang kehidupan sehari-hari hanya bergantung pada hasil perkebunan yang hanya bisa mencukupi kebutuhan makan dan minum. Pemerintah Daerah terus meningkatkan perannya melalui fungsi pemberdayaan dengan memberdayakan masyarakat pesisir melalui program budidaya rumput laut. Guna mendukung program tersebut maka Pemerintah Daerah Maluku Tenggara memberikan bantuan-bantuan berupa paket budidaya rumput laut yang langsung diserahkan kepada kelompok-kelompok budidaya yang sudah dibentuk, khususnya yang ada di desa Sathean. Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada program pemberdayaan budidaya rumput laut yang digulirkan oleh Pemerintah daerah lewat dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dapat dikatakan belum efisien karena masih terdapat kendala-kendala di lapangan seperti masalah stabilisasi harga, masalah hama, masalah tempat penampungan pasca panen serta masalah pemberian bantuan perahu. Program pemberdayaan rumput laut ini dapat berjalan dengan baik dari input dan outputnya maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan peraturan daerah terkait dengan penentuan harga rumput laut sehingga para petani tidak dirugikan oleh para pembeli maupun industri –industri terkait, peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan bagi para petani terkait dengan teknis budidaya rumput laut, harus ada kontrol dan evaluasi dari dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga program tersebut bisa berjalan lebih maksimal, serta harus ada penembahan paket bantuan bagi kelompok budidaya yang sudah dibentuk. Kata kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan dan Masyarakat Pesisir

Kata Kunci : Klimatologi - Indonesia