E-Government Act of 2002: Penggunaan Internet Sebagai Media Komunikasi Politik di Amerika Serikat

PRAMESI, Dhiraestria Dyah,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika perdesaan (Internet desa) yang dikemas dalam universal service obligation (USO) adalah upaya menjembatani adanya kesenjangan teknologi (digital) di Indonesia. Terbukanya akses telekomunikasi di daerah perdesaan membuka peluang desadesa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Arus informasi ke dan dari daerah perdesaan yang lancar, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan industri pariwisata, perikanan, pertanian, dan industri kecil-menengah, serta potensi sosial ekonomi lainnya yang dimiliki daerah perdesaan. Keberhasilan program USO bukan ditentukan oleh ketersediaan atau terbangunnya infrastruktur atau fasilitas telekomunikasi semata. Namun ditentukan apakah fasilitas yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat (sasaran) setempat atau tidak. Program USO sektor telematika ini, tidak ada artinya apabila fasilitas yang tersedia tidak dimanfaatkan. Untuk itu, perlu dikembangkan suatu strategi implementasi agar infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang ada di perdesaan bisa dimanfaatkan secara optimal. Penelitian yang berlandaskan teori-teori kebijakan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi program kewajiban pelayanan universal (USO) di laksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulonprogo, dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya perbaikan pelaksanaan program USO yang sedang berjalan. Efektivitas program internet perdesaan pada tahap implementasi dipengaruhi bagaimana pelaku kebijakan mengemas atau merencanakan kegiatan, mengorganisasi sumberdaya dan membangun kerjasama guna mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin timbul dilapangan. Selain itu pelaku kebijakan dituntut pula kemampuan membaca kondisi lingkungan kelompok sasaran sehingga komunikasi dan koordinasi yang dibangun mampu memanfaatkan potensi desa sasaran untuk pencapaian tujuan. Pelaksanaan program USO di desa Sidorejo tidak diawali dengan sebuah aktivitas komunikasi dan koordinasi baik oleh pelaksana pusat maupun stakeholders di daerah. Tidak dipatuhinya syarat dan tahap-tahap implementasi yang baik menyebabkan program internet perdesaan tidak mencapai sasaran atau tujuan. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi menyebabkan fasilitas telekomunikasi (internet) yang ada belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kedepan program USO perlu ditinjau kembali proses implementasinya, agar program efektif mencapai tujuan/sasaran. Orientasi implementasi perlu diarahkan pada pemanfaatan fasilitas dan kemampuan masyarakat, bukan sekedar menyediakan fasilitas semata. Keterlibatan seluruh Stake holders perlu diupayakan, komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi kegiatan yang harus diperhatikan dan dilakukan. Demikian halnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan mutlak diberikan pada kelompok sasaran agar mereka punya pengetahuan ketrampilan yang cukup untuk mengadopsi teknologi.

Kata Kunci : Politik - Komunikasi - Amerika Serikat