Pengaruh IMF dalam Kebijakan Restrukturisasi Sektor Finansial di Indonesia (1997-2002)

PRAMONO, Muhammad Tri, Muhammad Tri Pramono

2004 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Diskusi tentang otonomi daerah telah banyak dilakukan namun jarang yang sampai menyentuh otonomi tingkat desa, yang sebenarnya merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Salah satu kekayaan paling menonjol bagi desa-desa di Jawa adalah pemilikan tanah kas desa yang merupakan sumber penerimaan terbesar bagi desa untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan desa maupun kegiatan pembangunan. Disamping itu tanah kas desa juga dipergunakan sebagai bengkok/lungguh dan pengarem-arem sebagai gaji bagi perangkat desa maupun pensiun perangkat yang sudah purna tugas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perhatian terhadap otonomi desa menjadi sangat penting artinya. Kuatnya otonomi desa sangat dipengaruhi dari bagaimana pengelolaan sumber-sumber potensi desa khususnya dari pengelolaan aset tanah kas desanya. Dirangsang keinginan untuk memahami pengelolaan tanah kas desa tersebut, Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan tanah kas desa tersebut desa. Akhirnya dipilih – sebagai pokok kajian – kebijakan pengelolaan tanah kas desa setelah keluarnya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008. Kajian atas pokok ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi penguatan kapasitas dan strategi dalam usaha melakukan pelestarian dan pengamanan tanah kas desa. Oleh karenanya langkah untuk melakukan penelitianpun diayunkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, dengan teknis pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan dokumentasi. Sumber datanya diperoleh dari para pejabat unsur instansi terkait yang relevan, yang memiliki kapasitas dan merupakan representasi dari pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Kabupaten Sleman, swasta dan masyarakat. Dari hasil analisis dan pembahasan ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan tanah kas desa diarahkan dapat menjadi pendukung penguatan otonomi desa di Kabupaten Sleman, khususnya di Kecamatan Gamping, dan sebagai aset yang memiliki nilai strategis untuk “memakmurkan” masyarakat desa. Hasil dari pengelolaan tanah kas desa ini memberi kontribuasi kepada pendapatan asli pemerintah desa selaku penguasa pemilik aset. Kebijakan ini, sebagaimana diungkapkan dalam tulisan ini, berimplikasi luas baik bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya yang dimungkinkan melalui sewa-menyewa, perubahan peruntukan, mupun kerjasama. Untuk mendukung terselenggaranya kepentingan umum, tanah kas desa ini dapat dilepas dengan pengganti yang senilai. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong perbaikan dalam usaha mengatasi permasalahan tanah kas desa. Disarankan institusi secara berjenjang di tingkat Provinsi DIY, Kabupaten Sleman sampai dengan Desa lebih meningkatkan peran untuk lestarinya aset desa ini dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Kata Kunci : Ekonomi, Indonesia