Transformasi Konflik di Angola

ERLANGGA, Didit Putra,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini hendak melacak bagaimana interaksi politik yang berlangsung antara politisi dan birokrat menjelang Pilkada langsung Bangka Tengah tahun 2010. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan rangkaian analisis terhadap kontestasi antara politisi dan birokrasi dalam Pemilukada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik dalam pengumpulan data yaitu melalui komunikasi langsung atau wawancara secara mendalam (deph interview), kemudian data tersebut dianalisa dengan langkah-langkah: mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini berhasil memperlihatkan bahwa dalam Pemilukada Bangka Tengah ternyata birokrasinya plural sehingga terfragmentasi dalam beberapa blok dukungan. Esensinya, birokrasi di Bangka Tengah ternyata tidaklah pasif dan tidak bergerak, akan tetapi merupakan birokrasi yang aktif berpolitik untuk saling memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Hal ini terbukti dari adanya berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh elite birokrasi. Sebaliknya, politisi juga masuk ke dalam ruang birokrasi demi memberikan respon balik dengan berbagai kompensasi politik atas keberpihakan yang diberikan oleh pihak birokrasi. Lebih lanjut, birokrasi dalam kondisi tersebut selalu bergerak serta bersiasat sehingga dalam ranah tersebut birokrasi berada dalam posisi dilema karena konflik kepentingan yang berlangsung dalam proses politik Pemilukada. Sementara itu upaya untuk melacak bagaimana implikasi dari proses interaksi politik yang terjadi antara politisi dan birokrasi ditemukan bahwa terdapat loyalitas ganda (double commitment) diantara para birokrat akibat dari konflik pertikaian antara birokrat dan politisi itu sendiri. Kondisi ini tentu membuka peluang bagi kalangan birokrasi yang bermain di ‘dua’ kaki sekaligus sebagai prilaku politiknya untuk melakukan berbagai kesepakatan tidak formal dengan para politisi baik bupati maupun wakil bupati incumbent. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya mobilisasi yang tidak berfungsi secara efektif akibat kesetengahatian dalam menjalin hubungan interaktif dengan kalangan birokrasi. Selain itu upaya bupati untuk mengkonsolidasikan birokrasi cenderung lebih mengandalkan konsolidasi terhadap jajaran birokrasi kelas menengah ke atas, sementara untuk jajaran birokrasi menengah ke bawah tidak dilakukan secara maksimal. Alhasil cengkraman bupati terhadap birokrasi telah menyebabkan menurunnya kredibilitas kepala daerah di mata massa birokrasi, khususnya street level bureaucracy. Selain itu Bupati Incumbent juga gagal merayu sehingga birokrasi tidak bisa dipegang karena menjadi bagian dari pertarungan politik yang terfragmentasi yang ditandai dengan hadirnya ruang artikulasi baru bagi barisan sakit hati untuk melawan kuasa otoritatif bupati. Kapasitas politisasi birokrasi yang dilakukan bupati acapkali terlalu formal-seremonial, dan cenderung hanya mengandalkan popularitas bupati. Selain itu, dalam proses interaksi politik, jajaran birokrasi yang didepak dari lingkaran kekuasaan akhirnya berjuang melalui bentuk perlawanan (resistance) guna mempengaruhi pilihan-pilihan politik di akar rumput. Kemudian, interaksi politik yang berlangsung telah menyebabkan birokrasi menjadi terbelah sehingga birokrasi di Bangka Tengah terfragmentasi ke dalam blok-blok politik. Alhasil posisi birokrasi yang sejatinya sebagai pelayan publik secara maksimal menjadi terganggu karena terkooptasi oleh kepentingan politik. Oleh karena itu, komitmen politik pihak pemerintah Bangka Tengah perlu ditunjang dengan sikap dan tindakan yang konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ada. Di lain pihak, Pilkada langsung semestinya dijauhkan dari intervensi pemerintah daerah. Kata kunci: Interaksi Politik, Politisi, Birokrasi, Pemilukada Bangka Tengah

Kata Kunci : Konglik - Angola