Peran dan Kepentingan Korea Selatan Terhadap ASEAN+3

YOKI,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Efektivitas Kerja Organisasi Departemen Penerbitan Badan Hukun Anggaran Dasar Perusahaan, Direktorat Pencatatan Sipil Dan Notaries, Kementrian Kehakiman Timor-Leste dalam rangka merespon tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan memuaskan telah menjadi sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh birokrasi pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Efektivitas merupakan suatu keadaan di mana aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh Departemen Penerbitan Badan Hukum Anggaran Dasar Perusahaan dapat mencapai hasil yang baik dan sesuai yang dikehendaki (Outcome) dibanding dengan Output (keluaran). Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan diatas diperlukan apart birokrasi yang profesional, bertanggung jawab, melalui beberapa aspek antara lain: Aspek SDM memiliki posisi yang sangat strategis dalam organisasi. Aspek pemanfaatan pegawai perlu dimanfaatkan dengan maksimal apabila setiap pegawai diberi tugas sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki tentunya akan melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif sesuai dengan misi organisasi. Aspek pendelegasian wewenang merupakan inti dari suatu bentuk hubungan akuntabilitas. Sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan dari bagian puncak manajemen sampai ke bawah dari seluruh unit atau bagian, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan tidak mengalami hambatan. Aspek penggunaan teknologi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan penggunaan teknologi akan memaksa komitmen elit, sistem dan aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan membuka wawasan para aparatur pemerintah dan elit yang akan memaksa mereka untuk bekerja secara profesional. Departemen Penerbitan Badan Hukum Anggaran Dasar perusahaan sebagai salah satu institusi pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Timor-Leste secara menyeluruh, berdasarkan konstitusi pasal 137, Peraturan Pemerintah no 34/2009 maupun peraturan hukum no 7/2006 pasal 1 tentang penerbitan badan hukum anggaran dasar perusahaan. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, dengan jenis pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan infomrman yaitu: Direktor, Kepala Dinas Departemen, Kepala Seksi, beserta staff yang bertugas sebagai pihak pertama. Wawancara di lakukan dengan pengguna layanan sebagai pihak kedua pengguna layanan di Departemen tersebut. Data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumentasi yang ada. Dengan memperhatikan semua hal diatas diharapkan Departemen tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal untuk menaruh perhatian dan harapan bangsa dan seluruh masyarakat Timor-Leste.

Kata Kunci : Hubungan Internasional - Korea Selatan