Peningkatan Hubungan Bilateral RI - RRC pada Masa Pemerintahan Reformasi (1999 - 2000)

RATNANINGTIAS, Hita Vivi,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Berlakunya Undang-undang tentang otonomi daerah yang mulai efektif pada tahun 2001 menjadikan Kabupaten/ Kota mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri seluas-luasnya. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus bekerja keras menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya guna memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakatnya yang salah satunya adalah dari sektor perikanan dan kelautan. Perikanan Budidaya yang merupakan salah satu sub sektor Perikanan dan Kelautan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya secara nasional maka Kementeran Kelautan dan Perikanan menargetkan program utama perikanan budidaya yaitu peningkatan produksi hingga 353 persen pada tahun 2015. Untuk mewujudkan target tersebut maka Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan untuk membangun sarana perikanan dan kelautan di daerah-daerah, salah satunya adalah pembangunan Balai Benih Ikan. Kabupaten Langkat yang berada di provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat, bahwa Kabupaten Langkat memiliki potensi budidaya ikan air tawar seluas 1000 Ha, sementara luas budidaya ikan air tawar yang dimanfaatkan baru 112 Ha, dengan jumlah pembudidaya sebanyak 597 Rumah Tangga Pembudidaya (RTP). Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk menunjang sebagian tugas-tugas dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat serta melihat potensi yang ada maka guna pengembangan perikanan budidaya melalui penghasil benih ikan yang unggul dalam kualitas dan kuantitas diperlukan Balai Benih Ikan. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh maka terungkap bahwa UPTD Balai Benih Ikan tersebut belum mampu memproduksi benih ikan sesuai dengan potensi yang dimiliki yang menyebabkan tujuan dari UPTD Balai Benih Ikan yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi belum tercapai sehingga dikatakan tidak efektif. Oleh sebab itu maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang meyebabkan sehingga UPTD Balai Benih Ikan tersebut tidak efektif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara faktor-faktor yang dipilih, maka yang menyebabkan UPTD BBI Paluh Pakeh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat tidak efektif adalah akibat dari tidak berjalannya faktor desentralisasi, kepemimpinan, motivasi, kemampuan SDM serta teknologi dengan baik sehingga perlu dilakukan pembenahan. Kata kunci: Efektifitas Organisasi, Desentralisasi, Kepemimpinan, Motivasi, Kemampuan SDM dan Teknologi

Kata Kunci : Hubungan Internasional - Cina