Latar Belakang Kebijakan Represif Pemerintah Cina Terhadap Kelompok Falun Gong

NADIA Fauziah Dwiandari,

2002 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Dalam Pembukaan Undang-Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirumuskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan seluruh warga negara Indonesia dan agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat mencapai tujuan dan sasaran, maka dibutuhkan ketersediaan data penduduk yang akurat melalui administrasi kependudukan. Ketersediaan data penduduk yang akurat memungkinkan pemerintah dapat mengetahui dengan benar dan jelas identitas dan jumlah penduduk termasuk status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila dicermati secara empiris keadaan pengelolaan administrasi kependudukan hingga saat ini, pemerintah masih menghadapai permasalahan, antara lain: penyalahgunaan identitas Kartu Tanda Penduduk antara lain: KTP Palsu atau KTP Ganda sehingga data jumlah penduduk yang akurat semakin sulit diwujudkan. Apabila masalah ini tidak diatasi secara efektif, maka dapat berimplikasi pada tidak akuratnya data penduduk dalam skala daerah maupun skala nasional dapat mengakibatkan pelaksanaan kebijakan publik tidak efektif dan berbagai program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan kurang optimal dalam upaya pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis dengan membangun dan mendayagunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan atau teknik penelitian deskriptif. Sumber data atau informan dalam penelitian ini berasal dari unsur Pejabat dan staf pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Penentuan jumlah sumber data (informan) dalam penelitian ini berdasarkan pada teknik snow balling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode Triangulasi. Hasil analisis atas data dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan belum menghasilkan data penduduk Indonesia yang akurat, yang ditunjukkan dari data ganda sebanyak 7.078.538 jiwa dan selisih data total jumlah penduduk versi Kemendagri sebanyak 259.940.857 jiwa dan BPS sebanyak 237.556.363 jiwa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan belum optimal. Belum optimalnya efektivitas pelaksanaan SIAK disebabkan oleh: secara internal, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencattan Sipil masih menghadapi kendala dalam keterbatasan sumber daya dan dana, khususnya untuk mendukung pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi serta kompetensi sumber daya manusia aparatur. Keterbatasan tersebut membawa implikasi pada tugas pembinaan dan fasilitasi yang wajib dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota; Kerjasama antar instansi pemerintah di pusat dalam rangka melaksanakan mendayagunakan sistem informasi administrasi kependudukan masih terbatas pada aspek teknis, belum menjangkau pada sinergitas kebijakan dan program yang bernilai strategis sehingga menjadi prioritas bagi seluruh Kementerian/Lembaga di Pusat dalam koordinasi Kementerian Dalam Negeri; Peran Pemda belum optimal dalam mensukseskan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan di daerah yang merupakan bagian integral dari sistem informasi administrasi kependudukan di pusat. Belum optimalnya peran Pemda dimaksud ditunjukkan dari belum tingginya komitmen dukungan dalam pengalokasian anggaran pendukung maupun penyediaan dan optimalisasi kapasitas kelembagaan yang mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.

Kata Kunci : Latar Belakang Kebijakan Represif