Negosiasi Dagang Amerika Serikat - Uni Eropa Pasca Penerapan Rejim data Protection Direktif: Studi Kasus Harbor Framework

SOEWONO, Angela Anggraeni,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Di era reformasi dan otonomi daerah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengalami perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan didaerah.Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan membinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi akan tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan politik.Sehingga penelitian ini bertujuan mengatahui yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II, politisasi pejabat struktural eselon II dan mengetahui dampak politisasi terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini di gunakan untuk mengambarkan politisasi pejabat stuktural eselon II (latar belakang dan Proses) dengan menguraikan pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan penempatan, mutasi dan promosi, dan kompetensi pejabat dengan menganalisis, mengakaji fenomena-fenomena yang terjadi pada saat pemerintahan Bupati Muna periode 2005-2010. Selain itu pendekatan ini digunakan untuk melihat dampak politisasi terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, dan pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang di nonjob. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya pathologi birokrasi. Oleh karena itu rekomendasi yang diajukan,(1)Optimalisasi peran Sekretaris Daerah sebagai lembaga tertinggi dalam birokrasi dengan komitmen yang tinggi; (2) Perlu adanya efektifitas dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan singkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pokok;(3)Perlu adanya open recruitment dalam melakukan rekrutmen dan penempatan pejabat dengan mengumumkan kepada seluruh pegawai yang memenuhi persyaratan dengan mengikuti tes Fit and Proper Test; (4) Pengangkatan dan pemindahan pejabat struktural perlu pembenahan dan penataan dengan berpedoman pada prinsip The right man on the right place and the right man on the right job; (5) Meningkatkan efektifitas pengawasan oleh lembaga Inspektorat serta memperkuat fungsi koordinasi dan kerja sama organisasi perangkat daerah; (6) kepemimpinan pejabat struktural perlu dibenahi dan dibekali dengan keahlian, keterampilan dan pengalaman. Kata kunci : Otonomi Daerah, Politisasi, Pathologi Birokrasi, Sekretariat Daerah

Kata Kunci : Perdaganan Internasional