Nasionalisme Garis Keras dalam Masyarakat Jepang Kontemporer

DIPO, Andre Young,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Pemberian otonomi luas kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman sumberdaya daerah (terutama sumberdaya alam), dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu persoalan yang cukup pelik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada era otonomi luas ini adalah ketidaksamaan persepsi antar pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah dalam menafsirkan substansi peraturan perundang-undangan yang ada. Dampak dari hal tersebut adalah timbulnya friksi dan produk kebijakan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dari inventarisasi permasalahan yang dikeluhkan investor asing, ternyata Peraturan Daerah merupakan salah satu penyebab permasalahan yang disorot, dan dianggap bisa menimbulkan kondisi yang bersifat kontra-produktif dengan upaya yang dilakukan dunia usaha dalam rangka efisiensi dan mempertahankan daya saing di pasar internasional. Mencermati permasalahan yang mengemuka tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini: “Bagaimana proses perumusan kebijakan Pemerintah Pusat dalam pembatalan Peraturan Daerah”? Dalam hal ini akan dicermati proses evaluasi rancangan perda dan perda yang sudah disahkan oleh daerah, dan penetapan kebijakan pembatalan rancangan perda dan perda itu sendiri oleh Kementerian Dalam Negeri. Secara spesifik, perda yang dievaluasi adalah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci : Politik - Jepang