Laporkan Masalah

Konsolidasi Demokraasi Di korea Selatan Pasca Krisis Ekonomi 1997

DIAN Indri Winarni,

2002 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini membahas kinerja Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam Perizinan IMBB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Bidang tersebut dalam perizinan IMBB pada tahun 2009-2011 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi terlibat dan analisis dokumen. Kinerja Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan dapat dilihat dari indikator produktifitas, akuntabilitas, responsibilitas, responsifitas dan keadilan. Berdasarkan sejumlah indikator tersebut disimpulkan bahwa kinerja Bidang dalam perizinan IMBB belum optimal. Dari sisi efisiensi, produktifitas pengawasan pada tahun 2009-2011 belum optimal, hanya mampu melaksanakan pengawasan rata-rata sebesar 30,82 % dari total IMBB terbit pertahun dengan tingkat penyimpangan rata-rata 23,82%. Efektivitas pengawasan dalam memberdayakan masyarakat sudah optimal namun demikian ketidaktepatan teknik pengambilan objek pengawasan yang berimplikasi pada ketidaktepatan waktu pengawasan, belum adanya standar pengawasan, lemahnya monitoring dan evaluasi, mekanisme koordinasi bottom up dalam menindaklanjuti temuan bangunan yang membahayakan dan lemahnya sanksi terhadap pelanggaran mengakibatkan kinerja tidak optimal. Sedangkan produktifitas pengelolaan pengaduan dari sisi efisiensi sudah optimal karena telah mencapai target respon 100% namun dari efektifitas pengelolaan pengaduan belum optimal karena belum menggunakan indikator kepuasan pengadu dan terselesaikannya masalah sebagai ukuran kinerja. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja Bidang adalah struktur organisasi yang meliputi kewenangan diskresi, budaya paternalisme, sumber daya manusia dan finansial. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah mengevaluasi sistem pengawasan dan pengaduan dengan meningkatkan beberapa hal antara lain : optimalisasi Tim Operasional Pengawasan, membangun komunikasi dengan masyarakat yang akan mendirikan bangunan, penegakan sanksi demi keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, mekanisme koordinasi topdown untuk menindaklanjuti temuan bangunan yang membahayakan, meningkatkan alat ukur kinerja dari target respon menjadi tingkat kepuasan pengadu dan terselesaikannya aduan, menerapkan one stop service dalam pelayanan pengaduan, mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dengan perbaikan pengelolaan sistem pendataan dan inventarisasi permasalahan pengawasan dan pengaduan. Kata Kunci : kinerja, pengawasan, pengaduan, wewenang diskresi, budaya paternalisme, SDM, dan finansial.

Kata Kunci : Konsolidasi Demokraasi


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.