Faktor-faktor Pendorong Pretorian di Pakistan; Studi Kasus Kudeta Militer tahun1999

SANTOSO, Ari Budi, Ari Budi Santoso

2004 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini membahas tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu studi kasus pada problem bagi hasil pengeboran tenaga panas bumi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum memperoleh dana bagi hasil dari pengelolaan SDA panas bumi yang dimilikinya dan kontestasi kepentingan dalam pemanfaatan dana bagi hasil SDA yang akan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara apabila sudah terealisir. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer maupun data sekunder yang diperoleh selama penelitian di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Logika teoritis yang melandasi penelitian ini bahwa problem dana bagi hasil SDA terjadi dalam konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah membentuk struktur kewenangan yang jelas dan memberikan keadilan bagi semua pihak demi tercapainya kemakmuran rakyat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai problem terkait belum diperolehnya dana bagi hasil dari pengelolaan SDA panas bumi yang dimilikinya. Problem tersebut terjadi karena implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal belum dapat memberikan kewenangan yang cukup luas dan adil bagi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Hal ini bisa ditunjukkan dengan kewenangan yang sangat minimal dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengatur kebijakan dalam pengelolaan panas bumi yang ada di daerahnya. Dana Bagi Hasil dari pengeboran tenaga panas bumi di Kabupaten Banjarnegara belum diperoleh karena berdasarkan kontrak bahwa perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada pemerintah daerah ketika Net Operating Income (NOI) sudah terlampaui. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perusahaan belum bisa mencapai NOI karena masih merugi. Belum ada perencanaan secara resmi tentang pemanfaatan DBH dari pengeboran tenaga panas bumi apabila nantinya terealisir. Dana Bagi Hasil dari panas bumi yang akan terealisir nantinya akan membaur dalam APBD dan belanjanya dapat digambarkan dari pola APBD yang telah dijalankan selama ini. Analisis terhadap pola belanja dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum menunjukkan pola belanja yang efektif digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan berjalan dengan baik, perlu dirubah mekanisme, proses serta kewenangan daerah sehingga tercipta hubungan yang baik antara pusat dan daerah dan tujuan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan untuk memberikan kemakmuran rakyat lebih cepat terwujud. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu membuat perencanaan dan pedoman dalam pelaksanaan dana bagi hasil dari pengeboran tenaga panas bumi yang nantinya terealisir secara komprehensif sehingga nantinya dana bagi hasil tersebut dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, dana bagi hasil, kewenangan, kemakmuran rakyat.

Kata Kunci : Konflik, Militer