Latar Belakang Indonesia Meratifikasi Treaty on Principles Governing th Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Calestial Bodies 1967

IBRAHIM, Muhammad,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Perkembangan Provinsi Irian Jaya yang penuh dinamika, antara lain diwarnai oleh keinginan sebagian warganya untuk memerdekan diri, mendorong pemerintah pusat pada tahun 1999 memenuhi aspirasi masyarakat Irian Jaya untuk memekarkan Irian Jaya menjadi beberapa provinsi, di antaranya penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat. Masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat terhadap pergeseran struktur sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Manokwari? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat terhadap pergeseran struktur sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat (50 orang), kalangan pemerintahan (4 orang), kalangan DPRD (4 orang), LSM (1 orang), dan akademisi kampus (1 orang). Teknik pengumpulan data adalah melalui kuesioner (angket), wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen (alat) penelitian berupa kuesioner tertutup, pedoman wawancara, dan ceklis dokumentasi (termasuk dianalisis). Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara editing, coding, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat belum begitu signifikan memberikan dampak positif berupa peningkatan atau kemajuan struktur sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Hal ini diidikasikan dari: (1) ada beberapa hal pada semua indikator struktur sosial yang belum menunjukkan peningkatan/kemajuan, seperti: SD makin menurun/buruk, Puskesmas tetap/tidak maju, lembaga-lembaga sosial tetap kurang berfungsi, makin memburuknya etika sosial/perilaku, kaidah-kaidah sosial masyarakat terkikis, anarkhis (pemabuk), keamanan terganggu, banyak kriminal, pembangunan tidak merata, kesejahteraan masyarakat tidak terjadi, tetap primordialisme (sentimen etnis), makin tinggi gap lapisan atas dan lapisan bawah (tinggi), perlakuan eksklusif lapisan atas, mengutamakan keluarga pejabat, dan lapisan bawah terkucilkan; (2) masih ada satu hal pada salah satu indikator struktur politik, yaitu LSM sebagai salah satu kelompok penekan yang tetap menjadi free rider (penumpang gelap), bertujuan ekonomi, dan berideologi proyek; dan (3) ada beberapa hal pada beberapa indikator struktur ekonomi yang belum menunjukkan peningkatan/kemajuan, seperti: perdagangan dikuasi oleh masyarakat pendatang, pribumi bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, faktor keamanan, potensi daerah, dan kemudahan berusaha, serta makin menurun/buruknya perusahaan dagang skala kecil, menengah, dan besar, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara umumnya buruk/rusak, daerah tetap bergantung pada transfer dana dari pusat, dan yang makin menurun/buruknya PAD. Kesimpulan penelitian ini adalah belum terjadi dampak positif berupa peningkatan atau kemajuan struktur sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Manokwari yang begitu signifikan setelah penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat. Saran yang diajukan antara lain: perlu adanya kepedulian pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat terhadap peningkatan sarana pendidikan SD dan sarana Puskesmas, perlu dilakukan penyuluhan secara kontinyu dan berkala kepada warga masyarakat dalam rangka mempertahankan etika sosial atau perilaku yang baik dan kaidah-kaidah sosial, berupaya melakukan pembangunan secara merata dari semua aspek (terutama pembangunan infrastuktur sosial dan ekonomi), pemberdayaan warga masyarakat lapisan bawah, selektif memberikan ijin pembentukan LSM (termasuk selektif di dalam memilih LSM sebagai mitra kerja pemerintah untuk melaksanakan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat), perlu mengupayakan terjadinya transformasi dari sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sandaran pekerjaan warga pribumi ke pekerjaan di sektor industri dan perdagangan, pemerintah setempat perlu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perbaikan infrastruktur jalan (kabupaten, provinsi, dan negara), serta perlu terus menggali potensi daerah yang tersedia (khususnya PAD di sektor perpajakan daerah dan retribusi daerah). Kata Kunci: Kebijakan Pemekaran Wilayah, Dampak

Kata Kunci : Kerjasama Internasional