Strategi Malaysia Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (Tinjauan Ekonomi dan Politik)

MARDIYANTI, Wiwik, Wiwik Mardiyanti

2001 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Provinsi Jawa Timur pada periode 2009-2014 dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih DR. H. Soekarwo (Pak Dhe Karwo) dan H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengusung janji politik melalui jargon APBD untuk Rakyat. Namun data cukup menunjukkan APBD untuk rakyat yang digagas pasangan terpilih tersebut belum termanifestasikan pada kebijakan politik Anggaran APBD tahun 2010 tahun kedua pasca mereka terpilih. Politik penganggaran Jawa Timur ternyata masih sangat konservatif dengan belanja rutin atau tak langsung sebagai "panglima", sementara belanja langsung atau pembangunan untuk kepentingan masyarakat sebagai "prajurit". Penelitian tesis ini bertujuan mengkaji permasalahan dinamika politik dalam reformasi penganggaran di daerah. Fokus penelitian proses pembahasan APBD provinsi Jawa Timur tahun 2010 yang meliputi proses drafting atau penyusunan RAPBD serta proses pembahasan draf anggaran (RAPBD) untuk dibahas bersama DPRD menjadi APBD. Fokus analisisnya adalah pada dinamika politik dengan melihat modus kepentingan politik para budget actors serta pola hubungan antara masing-masing budget actors dalam menjalankan kepentingannya. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam analisis datanya. Permasalahan dinamika politik dalam reformasi penganggaran ini penting untuk dibahas karena menurut teori penganggaran dalam karya klasik V.O. Key (1940), Aaron Wildavsky (1958 dan 1985) yang mengingatkan bahwa reformasi anggaran bukan sekadar membuat better budget, tetapi yang lebih penting harus melihat dimensi politik anggaran, terutama “siapa memperoleh apa” (who gets what). V.O. Key juga mengisyaratkan bahwa penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. Hal ini berimplikasi pada pengalokasian anggaran memunculkan modus kepentingan politik yang berbeda dari masing-masing banyak pihak dalam anggaran (budget actors) (Rubin, 1993:4). Untuk menganalisis modus kepentingan dan bagaimana hubungan kepentingan politik antar budget actors ini akan terkait dengan persoalan keagenan. Lupia & McCubbins (1994) menyatakan bahwa masalah yang dihadapi legislatur dalam proses kebijakan (anggaran) dapat diartikan sebagai fenomena yang disebut agency problems. Berdasarkan hasil temuan penelitian terdapat modus kepentingan politik para budget actors (eksekutif maupun legislatif) dalam proses pembahasan APBD Jawa Timur tahun 2010 yang terfragmentasi pada kepentingan dalam penetapan target pendapatan anggaran dengan modus politic mark down dalam proyeksi pendapatan, Politic mark up dalam belanja anggaran serta mentolerir adanya dana tidak terserap melalui SILPA. Sedangkan kepentingan dalam penetapan belanja anggaran terdapat modus peningkatan dana hibah dan bantuan sosial sebagai plafon politik bagi anggota DPRD, serta modus memperbesar anggaran birokrasi dalam plafon anggaran belanja langsung (belanja publik). Dalam modus kepentingan politik tersebut terdapat pola hubungan keagenan antara budget actors dan berpeluang terjadinya negosiasi kepentingan dalam anggaran yang berdampak pada perilaku oportunistik, moral hazard serta berpotensi melahirkan korupsi yang merugikan masyarakat. Untuk meminimalisir peluang adanya modus kepentingan politik dalam proses kebijakan anggaran, pemerintah perlu membuat pengaturan dalam undang-undang mengenai pengelolaan dan pengawasan dana SILPA, penentuan rasio yang jelas mengenai belanja untuk honorarium pegawai dalam anggaran, penentuan batas rasio belanja bantuan sosial dan hibah. Selain itu masyarakat sipil juga perlu mengawasi setiap momen pembahasan dan penetapan anggaran, dan kalau perlu masyarakat membuat simpul-simpul advokasi dalam anggaran. Kata Kunci : Politik Anggaran dan Teori Keagenan

Kata Kunci : Ekonomi, Malaysia