Kekalahan Indonesia terhadap Malaysia dalam Kasus Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional

BIWARY, Nindya Asri,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang baik yang mana hal ini juga telah didukung oleh dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum antara pihak pemberi pelayanan dan penerima pelayanan sehingga terwujud kualitas serta terjaminnya penyediaan pelayanan publik. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemerintah Kota Metro sebagai leading sector dalam segala urusan administrasi kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kota Metro tentu saja juga memiliki fungsi pelayanan, dimana salah satunya adalah pelayanan kenaikan pangkat PNS. Sebagai leading sektor urusan kepegawaian didaerah sudah seharusnya organisasi ini memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam kenaikan pangkat yang akan berpengaruh pada karir dan gaji bagi PNS yang mengusulkan. Kondisi ini melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui bagaimana kualitas pelayanan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan kenaikan pangkat PNS yang dilakukan oleh BKPPD Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam mendapatkan data (data primer). Selain itu penelitian ini juga menggunakan kuantitatif namun disini bukan metode kuantitatif murni tetapi hanya untuk membandingkan dalam rangka memperkuat serta mendukung data dari hasil metode kualitatif yang didapatkan, untuk hasil data kuantitatif dalam penelitian ini juga dijelaskan secara kualitatif. Oleh karena itu penelitian “Analisis Kualitas Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS” ini secara keseluruhan menggunakan metode campuran (mix method). Kualitas pelayanan kenaikan pangkat PNS yang dilakukan oleh BKPPD Kota Metro berdasarkan hasil survei pada penelitian ini, secara umum masuk dalam kategori rentang skala tinggi dimana responden memberikan penilai mencapai skor 10317. Namun bila dilihat dari setiap indikator penilaian, indikator tangible yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pelayanan masih memperoleh penilaian 1292/rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada internal organisasi berkaitan faktor sarana dan prasarana, saat ini belum memiliki gedung sendiri, ruangan yang dipakai untuk memberikan pelayanan relatif sempit dan tidak dilengkapi ruang tunggu, belum adanya program database, website, serta jaringan internet. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, diusulkan kepada Pemerintah Kota Metro melalui BKPPD dan didukung oleh Bappeda, BPKD, serta DPRD Kota Metro harus segera menetapkan program pembangunan gedung kantor, pengadaan program database serta jaringan internet (website) dan juga menerapkan SAPK secara online, hal ini dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan guna memudahkan serta menghindari inefisiensi pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat PNS yang dilakukan oleh BKPPD Kota Metro. Kata kunci : kepegawaian, pelayanan publik, kualitas pelayanan, kenaikan pangkat PNS.

Kata Kunci : Hubungan Internasional - Indonesia - Malaysia