Pembangkangan Sipil Sebagai Suatu Bentuk Aksi Nir Kekerasan: Aksi Plowsaries Menentang Senjata Nuklir

TRIHASTUTI, Cahyani, Cahyani Trihastuti

2001 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Kebijakan e-Government yang diimplementasikan di sejumlah pemerintah daerah banyak mengalami kendala dan permasalahan, bahkan diantaranya berujung pada kegagalan. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, pertama, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan e-Government demikian besar. Kedua, studi e-Government lebih banyak dikaji dari perspektif telekomunikasi dan informatika. Salah satu bentuk relasi e-Government adalah Government to Citizen. Di mana salah satu instrumennya adalah implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di semua pemerintah kabupaten/kota. Implementasi SIAK bertujuan guna membenahi administrasi kependudukan yang carut marut, sehingga hal tersebut berimbas di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada proses pemilihan umum. Di samping itu juga bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan mencari faktor-faktor penyebab kegagalan e-Government (Government to Citizen) di Kabupaten Tegal. Berdasarkan roadmap e- Government sebagaimana dikemukakan oleh Purnomo Yustianto, bahwa e-Government tidak semata-mata membangun front office (aplikasi dan infrastruktur). Tetapi juga membangun back office-nya, sehingga paradigma pelayanan publik dari birokrat menjadi berubah. e- Government juga dapat dilihat dalam pendekatan politik sebagaimana dikemukakan oleh Merilee S. Grindle bahwa implementasi kebijakan terdiri atas dua variabel yaitu policy content dan policy context. ix Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan dan observasi secara langsung. Sementara, data sekunder diperoleh melalui sejumlah dokumen dari instansi di Pemerintah Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab kegagalan e-Government (Government to Citizen) di Kabupaten Tegal terdiri atas empat faktor. Pertama, mindset “project oriented” kalangan politisi, birokrat (middle bureaucrats) dan pengusaha. e- Government dipandang tidak lebih dari sekedar pengadaan barang/jasa yang menguntungan kalangan pengusaha, politisi dan birokrat semata. Kedua, resistensi dari birokrat (street bureaucrats) itu sendiri. e-Government justru menjadi momok yang mengancam “pendapatan” birokrat yang selama ini berlangsung dalam pelayanan publiknya. Ketiga, regulasi dan kelembagaan. Tumpang tindihnya kewenangan antarinstansi karena tidak jelasnya regulasi yang mengatur hal tersebut. Regulasi yang birokratis berimbas pula pada minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Keempat, adalah faktor kepemimpinan. Komitmen dari kepala daerah yang kurang dalam pendayagunaan e-Government. Kata kunci : e-Government, pelayanan publik, reformasi birokrasi

Kata Kunci : Konflik, Nuklir