Integrasi Nasional Vietnam Pasca 1975

WIJAYANTO, Inggit,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Dengan mengamati uraian di atas, kiranya tahulah apa yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik kebijakan penambangan pasir besi di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo. Tidak diragukan lagi, akar penyebab terjadinya konflik ini adalah penggunaan kebijakan bottom up otoriter oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada saat pertama kali berkomunikasi dengan Orang-Orang Cubung. Orang-Orang Cubung memiliki makna tersendiri terhadap lahan pasir. Pengalaman dihina dan direndahkan terhapuskan melalui usaha keras mengubah lahan gersang menjadi subur sehingga menjadi lahan pertanian. Pada lahan pasir itu, melekat kenangan mereka dihina dan direndahkan. Di lahan yang sama, melekat ingatan bagaimana keringat mereka mengalir dalam mengubah hinaan yang ada. Dan di lahan pasir yang sama, mereka mendapatkan apa yang selama ini mereka dambakan; dihargai sebagai sesosok manusia. Bagi Orang-Orang Cubung, lahan pasir adalah harga diri. Artinya, lahan pasir adalah harga diri yanga mana hal tersebut terwujud melalui pengambilan nilai ekonomis dengan menggunakan identitas diri sebagai petani. Lain halnya dengan makna lahan pasir yang dimiliki oleh kebijakan penambangan pasir besi. Bagi kebijakan tersebut, lahan pasir sepenuhnya bermakna ekonomi. Meski begitu, makna ekonomi ini berbeda-beda menurut bagi aktor-aktor pembuatnya. Bagi kebijakan penambangan pasir besi, lahan pasir yang ada memiliki makna berupa keuntungan ekonomis untuk Sultan HB X beserta kerabat dekatnya, keuntungan ekonomis untuk keluarga Paku Alam IX, Investor dan Pengusaha PT JMI, kesejahteraan masyarakat Kulon Progo secara umum dan Orang-Orang Cubung secara khusus. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meletakkan dua makna yang sangat berbeda ini ke dalam kebijakan bottom up otoriter. Orang-Orang Cubung tidak mendapatkan hak untuk menyampaikan kehendak (satu arah), dipenuhi formalitas, tidak setara dan disertai pula dengan intimidasi. Hal ini membuat Orang-Orang Cubung menolak, menutup diri, dan melakukan aksi kekerasan. Telah pun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengubah kedemokrasian kebijakannya hingga mencapai berdemokrasi semu, Orang-Orang Cubung tidak berubah. Kesalahan besar pada saat memulai komunikasi harus dibayar dengan harga yang tinggi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Putusnya komunikasi diantara keduanya membuat kondisi bertambah rumit. Keduanya saling tidak mengetahui kondisi pihak lainnya. Bagi Orang-Orang Cubung, kebijakan tersebut hanyalah kepentingan orang asing. Sedangkan bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perilaku menutup diri telah membuatnya buta terhadap kondisi Orang-Orang Cubung yang sebenarnya. Disaat yang bersamaan, Orang-Orang Cubung tanpa disadarinya sendiri telah mengemas isu semu berupa agraria, lingkungan dan ekonomi. Ketiga isu ini tertangkap oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sebab itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo segera mengadakan aktivitas untuk menyelesaikan ketiga isu tersebut. Aksi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini mendapat reaksi balik dari Orang-Orang Cubung. Keduanya sama-sama terjebak di dalam isu semu tanpa mereka sadari.

Kata Kunci : Politik - Vietnam