Implikasi Sistem Ekonomi Pasar Sosialis terhadap Perkembangan Demokrasi di Cina Era Jiang Zemin (1993 - 2002)

MERYAM S.,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada awal tahun 2001 didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tetapi dengan perkembangan politik yang relatif sangat dinamis dimasa reformasi telah memaksa kedua undang-undang tersebut harus diperbaiki dan diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam era otonomi daerah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di daerah, yaitu dari pemerintah yang sentralistik kearah desentralistik termasuk dalam desentralisasi pendidikan. Oleh karena itu desentralisasi pendidikan harus dilihat sebagai peluang dalam rangka meningkatkan efisiensi menejemen pendidikan, relevansi pendidikan dan peningkatan pelayanan mutu pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota harus menjadikan stimulus dalam memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada semua anak usia sekolah, termasuk anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi untuk paling tidak dapat mengenyam tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Alasan penting untuk implementasi dari pada desentralisasi pendidikan adalah efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, guna pencapaian pelayanan pendidikan yang optimal untuk semua lapisan masyarakat. Dengan pemindahan kewenangan dan tanggung-jawab pendidikan ke tingkat yang lebih rendah dalam kontek ini adalah pemerintah Kabupaten Klaten, maka dalam membuat kebijakan dan mengimplementasikannya dapat dilakukan tepat waktu. Apabila sebelumnya menganut sistem terpusat akan banyak makan waktu yang dihabiskan untuk mengurusnya karena begitu panjangnya rantai birokrasi. Dengan pendistribusian kekuasaan ke Kabupaten Klaten maka kearifan lokal akan merangkul berbagai kelompok marjinal yang terpingirkan di masyarakat diharapkan terlibat dalam proses desentralisasi pendidikan di Kabupaten Klaten. Konsep pendidikan berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan, kewenangan sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih akomodatif di tingkat sekolah, peran serta masyarakat yang sangat baik dalam rangka ikut serta memajukan dunia pendidikan. Kata Kunci : otonomi daerah, desentralisasi, kearifan lokal.

Kata Kunci : Sistem Ekonomi