Efektifitas Liga Arab dalam Menangani Konflik di Timur Tengah

WIDHIYOGA, Ganjar,

2003 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Kajian ini difokuskan pada politisasi birokrasi yang dilakukan Dewan Adat dan Masyarakat Adat dalam posting birokrat untuk mengisi jabatan tertentu pada struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten Kaimana. Dewan Adat melakukan politisasi birokrasi, sebagai upaya untuk mendapatkan resource yang tersedia, baik itu berupa sumber daya ekonomi, kekuasaan dan jaringan di dalam birokrasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan Dewan Adat. Penulisan ini menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa politisasi birokrasi dilakukan Dewan Adat dalam bentuk: lobby (intervensi) politik, demonstrasi (mobilisasi), pemalangan, ancaman & resistensi, pola relasi kepentingan dan sangat berimplikasi terhadap Dewan Adat itu sendiri, kinerja birokrasi serta kehidupan sosial politik masyarakat. Tekanan politik dalam bentuk-bentuk politisasi yang dilakukan Dewan Adat sangat kuat, sehingga relatif mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Keterikatan suku-suku secara emosional antara personil-personil yang ada di dalam birokrasi dengan suku-suku yang ada di wilayah Kabupaten Kaimana sehingga mengakibatkan mereka sulit keluar dari lingkaran kepentingan setiap suku. Akibatnya, birokrasi cenderung mudah dipolitisasi karena birokrat yang menduduki jabatan tersebut merupakan rekomendasi dari Dewan Adat. Banyak birokrat yang berasal dari suku-suku di luar Kabupaten Kaimana juga cenderung mudah dipolitisasi “ketakutan” terhadap kekuatan masyarakat lokal yang direpresentasikan oleh Dewan Adat. Aktor Dewan Adat dan Aktor Birokrasi juga mempunyai kepentingan yang berbeda. Aktor adat cenderung untuk melakukan bentukbentuk politisasi untuk mengintervensi birokrasi guna mendapatkan sumber daya ekonomi, dan aktor birokrat juga cenderung melakukan “balas jasa” kepada aktor adat agar posisinya dalam jabatan struktural tidak “diganggu”. Bentuk “balas jasa” inilah yang memudahkan Dewan Adat memanfaatkan dan merebut sumber daya ekonomi di dalam birokrasi yakni: (a) proyekproyek pemerintah. (b) dapat di pekerjakan sebagai pegawai (PNS). (c) kebijakan-kebijakan pemerintah yang memihak kepada kepentingan masyarakat lokal. Kata kunci : Politisasi Birokrasi, Dewan Adat, Posting Jabatan,

Kata Kunci : Konflik Internasional