Al-Qaida : Studi Tentang Gerakan Fundamentalis Islam Kerangka Ideologi Dan Organisasi

HELENA Aren,

2002 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Wilayah perbatasan dan kepulauan merupakan dua wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan yang serius terutama dalam hal pelayanan publik. Keterbatasan infrastruktur pelayanan, letak wilayah yang luas serta sarana prasarana transportasi yang diharapkan dapat memperlancar mobilisasi manusia, barang dan jasa hingga kini masih menjadi masalah serius. Sedangkan pada saat yang sama tuntutan akan pelayanan yang melintasi batas – batas teritorial maupun administrasi, termasuk di wilayah perbatasan maupun kepulaun, merupakan salah satu amanat konstitusi yang harus dilaksanakan terutama penyelenggara pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam meyelenggarakan pelayanan publik di wilayah perbatasan Morotai Utara dan Kepulauan Kayoa Selatan Propinsi Maluku Utara khususnya sektor kesehatan, pendidikan dan transportasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan analisa kualitatif, yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, sampai dengan penarikan kesimpulan, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, fokus group diskusi, dokumentasi dan observasi di wilayah perbatasan dan kepuluan. Sebagai sumber data primer adalah sumber informen terpilih yang relevan dengan masalah penelitian dan data sekunder dilakukan melalui penelahan dokumen-dokumen daerah, Undang- Undang, Keppres serta buku, koran maupun website yang relevan dengan topik penelitian. Dari hasil dan analisa data terlihat bahwa penyelenggaran pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur belum optimal. Dari aspek Ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan pemerataan (distribution) dan ketersesuaian (adaptability) baik itu tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, maupun tenaga kesehatan, ketersediaan sarana prasaran lainya masih sangat terbatas kondisi ini diperburuk dengan akses terhadap pelayanan yang sulit serta kondisi ekonomi yang lemah, ancaman keselamatan jiwa akibat lambanya penanganan bahaya dini. Kondisi ini juga dialami pada bidang pendidikan. Ketersediaan tenaga guru yang masih sangat minin, infrastruktur yang sangat minim serta disparitas guru antar wilayah mengakibatkan proses pendidikan tidak optimal. Di sektor transportasi baik jalan baik transportasi darat seperti arteri jalan maupun jembatan yang belum terbuka bahkan sebahgian dalam kondisi rusak maupun transportasi laut yang sangat minim baik dari segi jumlah maupun waktu perjalanan. Akibatnya mobilisasi barang maupun jasa menjadi terhambat, aktivitas ekonomi tidak optimal dan pada akhirnya masyarakat baik di perbatasan maupun kepulauan masih terjebak dalam keterisolasian yang berkepanjang. Ancaman keamanan, kondisi geografi yang sangat luas, serta lemahnya kapasitas pemerintah daerah yang ditunjukan dengan lemahnya penyerapan anggaran menjadi salah satu penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik di perbatasan maupun kepulauan. Tesis ini menawarkan solusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah perbatasan dan kepulauan yakni, penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta penyediaan angggaran yang cukup untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang terjangkau. Kata Kunci:Desentralisasi, Pelayanan Publik, Perbatasan , Kepulauan

Kata Kunci : Al-Qaida